Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kebobrokan Lapas Sukamiskin, lewat kasus dugaan suap praktek jual-beli fasilitas mewah yang menyeret Kalapasnya, Wahid Husen. KPK pun telah menetapkan Wahid Husen sebagai tersangka setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), beberapa waktu lalu.
Dalam operasi tersebut KPK tak hanya menangkap Wahid Husen, KPK juga mengamankan narapidana kasus korupsi proyek Bakamla, Fahmi Darmawansyah, sebab diduga menyuap Kalapas agar mendapatkan fasilitas mewah di dalam kamar selnya.
Sebelumnya, KPK telah mengungkap modus “jual-beli” fasilitas di dalam lapas sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dimana, Kalapas Sukamiskin, diduga mematok harga mulai Rp 200 hingga Rp 500 juta untuk para narapidana mendapatkan fasilitas istimewa di Lapas Sukamiskin. (sumber:okezone.com)
Demokrasi Tak Berefek Jera
Demokrasi adalah dasar negara, jadi sudah jelas memiliki solusi efisien dalam persoalan yang menimpa bangsa. Yang menjadi pernyataan sudahkah demikian? Belum! Dan tidak terjadi karena malah menambah dan memperbesar persoalan, dan jika tidak terselesaikan akan memunculkan suatu konflik baru untuk mencuri perhatian publik.
Tentunya setiap pelanggaran harus dihukum sesuai dengan tindak kejahatan, apalagi demokrasi menjunjung tinggi hukum buatan para majelis perwakilan rakyat, guna penertiban setiap oknum yang melakukan pelanggaran dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Agar para pelaku mendapat efek jera atas tindakannya dan tidak melakukan kesalahan lagi. Tapi, faktanya justru sistem hari ini yang mengusung slogan “freedom” menghalalkan segala macam cara untuk meraih kebahagian hidup setiap individu. Bebas melakukan apa yang disukai dan mengucapkan kata apapun yang tak pantas didengar sekalipun. Akibatnya bahkan hokum pun bebas dipermainkan, dijual dan dibeli bagi siapapun yang memiliki money terbanyak.
Salah satu contoh, misalnya : Indonesia masuk dalam daftar negara yang paling banyak warganya yang melakukan korupsi. Masih hangat didengar pembahasan tentang kasus korupsi mega proyek PLN yang melibatkan Dirut PLN, Sofyan Basir yang kini tengah menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi oleh KPK, dan publik di kejutkan kembali dengan terkuaknya kasus korupsi lainnya yang menyeret Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen.
Para narapidana ternyata diberi izin untuk menikmati fasilitas mewah bak hotel berbintang dan diizinkan untuk izin ke luar menghirup udara bebas ataukah kumpul keluarga dan berlibur. Bagaimana mungkin seorang tersangka akan merasa jera saat proses menjalani hukum diistimewakan? Ada perbedaan perlakuan antara masyarakat kelas atas dan bawah. Saat pelaku pelanggaran dari masyarakat kelas bawah hukum begitu adil ditegakkan dengan fasilitas seadanya bahkan jauh dikatakan memiliki kemiripan pada hotel kelas bintang dua. Sedangkan pada masyarakat kelas atas diberikan wewenang untuk menikmati setiap fasilitas mewah yang diinginkan. Adilkah ini? Inilah bukti bahwa demokrasi dipimpin oleh penguasa elit berduit yang bebas menentukan apa yang diinginkan, bahkan hukum pun tunduk dan patuh di hadapannya.
Sudah sepatutnya sebagai suatu negara untuk menghukum tegas setiap pelaku pelanggaran hukum berdasarkan UU yang berlaku secara adil dan konsisten, tanpa memandang siapa dana pa latar belakangnya. Pada kenyataannya justru semua berbalik, sehingga membuat para oknum yang memiliki kepentingan dan kekuasaan bisa sesukanya mempermainkan hukum.
Bukannya mencari solusi malah menyalahkan yang lain, dan disisi lain ekonomi bangsa lebih banyak dihasilkan dari kegiatan impor barang dibandingkan mengelola hasil panen rakyat sendiri. Alasannya bahwa kualitas yang masih rata-rata dan tidak memenuhi sesuai kebutuhan. Bukan itu saja, kesehatan masyarakatpun ikut terancam sudah banyak terjadi kasus kematian dan kelaparan akibat ekonomi yang susah dan lingkungan yang tidak sehat, air tercemar oleh limbah dan lain sebagainya.
Beberapa kasus tersebut hanya gambaran dari sekian banyak kasus yang lainnya. Inikah solusi sistem yang masih ingin dipertahankan saat telah nyata banyak kerusakan yang ditimbulkan. Pengelolaan sumber daya dan sitem pemerintahan yang tak transparan membuat masyarakat menderita. Kekayaan yang terus terkuras habis tak karuan menimbulkan kemiskinan berpanjangan. Sistem yang mengambil pemikiran ala barat untuk menentukan kebijakan tak pantas lagi untuk diterapkan.
Hanya Islam Solusinya
Sudah saatnya sistem diganti dengan yang lebih baik, hukum yang ditegakkan jelas dan tak dapat di negosiasi. Menghukum setiap pelaku pelanggaran sesuai jenis pelanggaran dengan tegas dan memberikan efek jera sehingga meminimalisir kasus yang akan terjadi. Tujuan sistem yang hanya mengedepankan kesejahteraan rakyat dan melindungi setiap rakyat yang tunduk pada aturannya. Demokrasi bukanlah solusi melainkan racun mematikan bagi masyarakat yang menyengsarakan hingga ke lubang kematian.
Hanya islam solusi satu-satunya bagi setiap persoalan, “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik dari pada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” (Q.S Al-Ma’idah : 50). Wallahu’alam bisshawab
Oleh: Masitah
(Anggota SWI Community Kolaka)
