Dicaplok BOP, Luas Wilayah Pemda Wakatobi hanya 1,5 Persen

SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pemerhati (Ammpera) Wakatobi, Rabu (4/5) kembali melakukan aksi menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) agar mengsosialisasikan keberadaan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Wakatobi.

 

Dalam aksinya, masa yang berjumlah sekitar lima orang ini, menggelar orasi didepan Kantor Bupati Wakatobi, namun tidak mendapatkan tanggapan. Masa pun langsung menuju DPRD Wakatobi. Digedung dewan, para demostran disambut oleh ketua DPRD Wakatobi, Muhamad Ali dan beberapa anggota Dewan.

 

Salah seorang orator aksi, Kasmala membacakan tuntukan aksi mereka, yakni pertama, meminta kepada pemda Wakatobi untuk memberikan penjelasan terkait BOP. Kedua, meminta kepada Dinas Pariwisata dengan Dinas terkait untuk melibatkan semua unsur dalam proses perencanaan Pepres BOP. Ketiga, meminta kepada DPRD Wakatobi untuk menjelaskan keterlibatannya dalam pembebasan lahan masyarakat sebanyak 5.000 hektar yang menjadi wilayah persiapan BOP.

 

Kasmala menambahkan, sekira Pemda dan masyarakat Wakatobi dirugikan dengan keberadaan BOP maka Ammpera Wakatobi akan menolak seluruh kegiatan BOP di Wakatobi.

 

Menanggapi tuntukan ini, Ketua DPRD Wakatobi, Muhamad Ali mengatakan, pihaknya sudah dua kali melakukan diskusi bersama Pemda Wakatobi untuk membahas hal ini. Atas keberadaan BOP, DPRD belum menerima tapi bukan belum juga menolak, karena pada prinsipdasarnya DPRD masih mempertimbangkan luas wilayah dan masih mengkaji dampak dari BOP untuk masyarakat Wakatobi.

 

\”Dari luas wilayah Wakatobi 97 persen itu laut dan tiga persen adalah darat. Dan dari tiga persen itu BOP mengambil 5.000 hektar, jadi kekuasaan Pemda sisa sekitar 1,5 persen saja. Mana kita belum tau dengan adanya BOP ini akan lebih banyak plusnya atau minusnya kepada masyarkat Wakatobi,\” ucap Ketua DPC PDIP Wakatobi

 

yamaha

Yang jadi masalah lagi, kata Muhamad Ali di Wakatobi saat ini sudah ada dua badan otoritas yaitu Pemda Wakatobi dan Balai Taman Nasional Wakatobi di mana wilayah wakatobi masuk dalam kawasan konservasi dan selama 12 tahun wakatobi berdiri dua badan otoritas ini tidak pernah sepaham. Apalai kita mau ditambah dengan satu badan otoritas baru bernama BOP.

 

\”Yang jadi pertanyaan ketiga badan otoritas ini mempunyai kekuasaan dimana saja, karena kalu berbicara megenai badan otoritas maka dia adalah foundation van management artinya tidak patuh kepada seluruh regulasi yang ada di Kabupaten Wakatobi karena mereka punya aturan sendiri. dua badan otoritas ini saja sudah tidak pernah konek palagi tiga?,\” ucap Ali

 

Keuntungan adanya BOP di wakatobi maka akan ada pembangunan besar-besaran secara menyeluruh karena anggaran BOP itu sebanyak 20 triliun akan berfokus di pembangunan fisik di Wakatobi namun yang dihawatirkan dengan adanya BOP akan terjadi bloking akses terhadap masyarakat Wakatobi.

 

\”Kami punya contoh kasus di Wakatobi yang menjadi referensi DPRD. Di Tomia itu ada PT. Wakatobi Resort yang tidak beda jauh sistemnya dengan BOP, di mana masyakat yang mau mancing didepan resort aja dilarang, kami tidak mau ini terjadi di BOP jadi saya juga sudah minta di Pemda agar jangan dulu terburu-buru mari kita diskusikan bersama agar masyarakat jangan ada yang dirugikan.

 

Kata Muhamad Ali secara pribadi dia belum mengetahui apa ruginya jika BOP ada di Wakatobi karena dari dua kali pertemuan dengan Pemda hanya yang baiknya saja yang dipaparkan oleh Pemda Wakatobi. Jadi ia juga telah meminta kepada Pemda untuk segera mengsosialisasikan secara langsung ke masyarakat untuk dan ruginya bagi masyarakat dengan adanya BOP.

 

\”Ini setiap pertemuan yang baik saja yang selalu dipaparkan Pemda tapi buruknya tidak. Jadi saya sudah minta Pemda agar segera lakukan sosialilah di setiap desa, langsung kemasyarakatnya jangan melalui perwakilan Kepala Desa saja,\” Kata Ali.

 

Setelah mendengarkan penjelasan dari DPRD Wakatobi Ammperapun balik dengan tertib.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.