SULTRAKINI.COM:WAKATOBI-Barisan masyarakat Desa Tindoi meminta Bupati Wakatobi, H. Arhawi menurunkan tim audit BPK-P terkait dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 yang terjadi di Desa Tindoi Kecamatan Wangi-wangi. Selasa (14/2/2017).
Korlap Aksi, La Ode Abdul Dasrun dalam orasinya didepan kantor Bupati Wakatobi mengatakan berdasarkan hasil inveatigasi dan analisis dokumen, pihaknya menemukan adanya indikasi KKN dan pemalsuan dokumen pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Tindoi dan ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tindoi yang tak lain merupakan anak dari Kades Tindoi sendiri,
“Jelas-jelas KKN terjadi di Desa Tindoi dimana anak dari pak Kades di angkat sebagai ketua TPK dan istrinya diangkat sebagai bendahara pengelola barang.” Ungkap La Ode Abdul Dasrun
Disamping itu, pihaknya juga meminta kepada Polres Wakatobi dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Wakatobi untuk memproses adanya dugaan KKN pengelolaan ADD dan DD tahun 2015 di Desa Tindoi.
Namun sayangnya, saat melakukan aksi didepan Kantor Bupati Wakatobi, tak ada satu orang pun perwakilan dari Pemda Wakatobi yang menemui massa sehingga dengan kekecewaan massa langsung menuju Kejari Wakatobi.
Kasih Intel Kejari Wakatobi, Rudy saat menerima aspirasi dari para pendemo meminta agar kolap aksi membuat pelaporan secara tertulis sehingga ada dasar yang kuat saat pihaknya akan melakukan penyelidikan dilapangan.
Laporan: Amran Mustar Ode
