Dinilai Gagal Kelola APBD 1,2 Triliun, Rusman Emba Tantang Ridwan Bae Bertemu di Forum

  • Bagikan
Bupati Muna, LM. Rusman Emba (kiri) dan Anggota Komisi V DPR RI, Ridwan Bae (kanan). (Foto: Arto Rasyid/SULTRAKINI.COM)
Bupati Muna, LM. Rusman Emba (kiri) dan Anggota Komisi V DPR RI, Ridwan Bae (kanan). (Foto: Arto Rasyid/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: MUNA – Saling ‘berbalas pantun’ di sejumlah media online belakangan terakhir, menandakan desas-desus perseteruan antara Anggota Komisi V DPR RI, Ridwan Bae dengan Bupati Muna, LM. Rusman Emba kian memanas. Meski konstelasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah setempat terbilang masih cukup lama, yakni tahun 2020 mendatang.

Ridwan Bae yang juga mantan Bupati Muna dua periode itu (2005-2010), terus mendiskreditkan Pemerintahan LM. Rusman Emba dengan berbagai kritikan-kritikan pedas terkait kinerja dan justru kerap mencitrakan Bupati Muna Barat, LM. Rajiun Tumada sebagai tokoh masyarakat Sultra, sekaligus sosok pemimpin yang memiliki kinerja baik dan layak maju pada Pilkada Muna 2020.

Merasa dibandingkan dengan Rajiun Tumada, LM. Rusman Emba tidak tinggal diam. Dia menduga apa yang dilakukan Ridwan Bae merupakan kepentingan tertentu untuk mendapatkan dukungan Bupati Muna Barat, LM. Rajiun Tumada guna memuluskan langkahnya maju kembali pada Pileg DPR RI 2019.

“Saya kira terlalu dini Ridwan mengatakan siapa yang berhasil atau siapa yang gagal. Soal kritikan itu menjadi masukan kami, tapi jangan juga men judge. Kalau dibandingkan dengan Rajiun, mari lihat secara jujur jangan hanya ada kepentingan tertentu. Biasalah dalam dunia politik, apalagi di momen tahun politik ini,” kata Rusman Emba kepada SultraKini.Com, Sabtu (16/6/2018) malam.

Tidak inginkan hanya menjadi debat kusir atas kritikan Ridwan Bae di sejumlah media online terkait pembangunan infrastruktur di Muna yang dianggap asal-asalan, di antaranya pembangunan rumah adat muna (Barughano) serta gagal dalam pengelolaan APBD senilai Rp1,2 triliun. Rusman justru mengajak Ridwan Bae membuka forum diskusi dengan disaksikan seluruh masyarakat dan stakeholder, agar publik mengetahui apa sebetulnya yang menjadi kelemahan, kekurangan serta kelebihan masing-masing.

Menurutnya, tentu setiap pemimpin memiliki presepsi berbeda terkait menggenjot peningkatan pembangunan daerahnya. Sebab jika Ridwan Bae melihat pembangunan rumah adat muna dari segi ukuran (kemegahan), berbeda sudut pandang dengan dirinya yang justru melihat dari nilai semangat.

Begitu juga pengelolaan APBD sebesar Rp1,2 triliun, lanjutnya, seharusnya Ridwan Bae menelaa postur peruntukannya, seperti dalam belanja pegawai yang menelan anggaran cukup besar kisaran Rp500 miliar. Kemudian kegiatan lain hanya sebagai perpanjangan dari pusat seperti ADD dan DAK yang sudah terjuknis. Sehingga postur ABPD sudah kelihatan mana diperuntukan pembangunan dan mana hanya melanjutkan kegiatan dari pusat.

Dia mengaku, melihat fakta-fakta persoalan ketertinggalan Kabupaten Muna dibanding daerah maju lainnya, bukan pada saat dia menjadi Bupati Muna melainkan dari kegagalan pemimpin sebelumnya yang dinilai terlambat mengambil keputusan karena seharusnya pembangunan sudah dilakukan sejak 10-20 tahun sebelumnya.

Terlepas dari polemik tersebut, dirinya tetap menghargai sosok Ridwan Bae sebagai seorang politisi senior yang pernah menjabat Bupati Muna dua periode dan juga adalah pamannya sendiri.

“Sampaikan ke beliau (Ridwan Bae) zaman sudah berubah, betul 10 tahun yang lalu dia pernah meletakkan pondasi di Muna, tapi kalau pemerintahnya saat itu tuntas kita tidak perlu bersusah payah genjot ketertinggalan daerah dibanding daerah maju lain,” ujar Rusman.

Namun saat SultraKini.com menanyakan terkait LM. Rajiun Tumada yang digadang-gadangkan bakal maju pada Pilkada Muna 2020 sebagai lawan berat. Ditanggapi biasa saja. Kata dia, biarkan rakyat memilih dan menilai siapa sebetulnya yang memiliki kinerja yang terbaik. Kalau ada oknum yang memiliki kepentingan pribadi syah saja katakan Rajiun terbaik.

“Intinya biarkan rakyat memilih dan ada momentum untuk itu. Persoalan Rajiun maju dan tidaknya waktu yang akan jawab. Saya kira ini jabatan Bupati merupakan jabatan publik siapa saja bisa tampil,” tutupnya sambari melempar senyum.

 

Laporan: Arto Rasyid
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan