Iklan Clarion

Diusir di Muna, Anggota DPR RI: Kita Tidak Mau Lagi Terjadi PSU

SULTRAKINI.COM: MUNA – Rombongan anggota Komisi II DPR RI, Amirul Tamim (PPP) dan Arteria Dahlan (PDIP), bersama tim Bawaslu dan KPU, diusir dari Kabupaten Muna saat melakukan kunjungan dalam rangka pemantauan dan investigasi hasil pelaksanaan PSU Jilid II di daerah tersebut, Jumat (22/7/2016).Ratusan massa yang menamakan diri Forum Masyarakat Penggiat Demokrasi (FMPD), menghadang rombongan saat tiba di depan SMP 2 Raha Kecamatan Katobu. Amirul Tamim sempat menemui massa dan memberi penjelasan.“Kami datang ini, KPU dan Bawaslu akan membuat PKPU dan membuat peraturan Bawaslu. Kami ingin tidak terjadi kasus seperti di Muna untuk pemilu-pemilu yang akan datang, inilah yang kami lihat agar kelemahan-kelemahan jangan lagi diatur dalam PKPU dan peraturan Bawaslu. Kita ini mau Pilkada 2017,” ujar Amirul di hadapan massa.Namun penjelasan legislator asal Sultra tersebut tak diterima oleh massa. Pasalnya, rombongan diketahui datang dengan difasilitasi oleh tim pasangan calon bupati dari kubu Rumah Kita (Rusman Emba-Malik Ditu). Suasana memanas saat massa memaksa seluruh rombongan pulang ke Jakarta. Ketika itu, aparat kepolisian belum nampak di lokasi kejadian, hanya Komandan Kodim 1416 Muna Letkol ARH. Hendra Gunawan bersama anggotanya yang datang mengevakuasi seluruh rombongan ke Makodim Muna, hingga anggota DPR RI dan Bawaslu itu kembali ke Kendari melalui Pelabuhan Tampo. Mereka dikawal sampai meninggalkan Muna.Massa Sinyalir Adanya IntervensiKoordinator FMPD, La Ode Kadarudin Mongkito yang ditemui SULTRAKINI.COM di Pelabuhan Tampo menjelaskan, mereka mensinyalir kedatangan anggota Komisi II DPR RI di Muna itu punya misi lain, yakni untuk kepentingan salah satu pasangan Calon Bupati Muna.“Itu bukan penghadangan, itu adalah gerakan spontanitas masyarakat atas kunjungan Komisi II. Karena tidak teragenda di Pemda, kemudian kami melihat baik pihak kepolisian maupun pihak TNI tidak terkoordinasi,” tegasnya.”Yang kedua, kehadiran mereka di Muna bersama-sama denga tim pasangan calon, ini kami sinyalir ada sebuah intervensi pasangan calon kepada Komisi II DPR RI, untuk mempresure mereka dalam memberikan tekanan terhadap pengambilan putusan di MK. Sehingga ini kami tidak inginkan kehadiran mereka di Muna hanya memperkeruh suasana kondusifitas di Muna menjelang putusan MK,” tambahnya.Menurut Kadar, kedatangan pejabat negara seharusnya ada pemberitahuan resmi kepada pihak terkait. Mereka juga tidak harus bersama dengan salah satu tim pasangan calon bupati, apalagi untuk memantau hasil pelaksanaan PSU Jilid II di Muna.“Tetapi ini aneh, mereka hadir di Muna mengatasnamakan lembaga negara dengan tujuan menginvestigasi dan memantau lokasi dua TPS yang baru saja dilakukan PSU, dengan bersama-sama tim pasangan calon bupati. Bahkan ini difasilitasi oleh tim pasangan calon. Karena kami mendapat informasi bahwa tim pasangan Calon Bupati Rumah Kita, menjemput rombongan anggota DPR RI dan KPU RI di Lainea,” ungkapnya.Apalagi, proses PSU Jilid II di TPS 4 Raha 1 dan TPS 4 Wamponiki ini masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Dugaan adanya intervensi kepada hakim MK pasti masih rawan terjadi. “Ini yang kami tidak inginkan. Kalau mereka datang atas nama negara, maka jangan datang bersama-sama tim pasangan calon bupati,” ujar Kadarudin lagi.DPR RI Sesalkan, Berharap Tidak Terjadi PSU LagiSementara itu anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, yang ditemui SULTRAKINI.COM secara terpisah di Tampo, sangat menyayangkan insiden penghadangan rombongannya.”Kami sangat sesalkan, kami sampaikan kepada siapapun. Saya terima kasih kepada Dandim Muna yang sudah begitu cepatnya melakukan aksi pemulihan. Saya ingin katakan, negara ini tidak boleh kalah oleh kekuasaan, artinya tekanan sekecil apapun yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintah, haram hukumnya,” ujarnya dengan nada kesal.Arteria Dahlan menjelaskan, bahwa agenda kedatangan mereka di Muna adalah melakukan pemantauan dan pengawasan. Pihaknya ingin memastikan pelaksanaan PSU yang telah dua kali digelar ini sudah berjalan sesuai aturan.Sebab, daftar dan data pemilih sudah diverifikasi untuk kesekian kalinya, oleh KPU RI, Bawaslu RI, KPUD Provinsi dan Kabupaten, bahkan untuk PSU yang ke dua melibatkan Dinas Catatan Sipil, Kemendagri, Kemenko Polhukam, sampai aparat pemerintahan terkecil yaitu pemerintah kecamatan, desa dan keluruhan.“Saya pastikan ada dua laporan yang masuk ke kami, data pemilih sudah dicek berkali-kali dan melibatkan banyak kepentingan, dan semua menyatakan data pemilih itu sah untuk melakukan PSU pertama maupun PSU kedua. Semua orang teken, baik pasangan 1, 2 dan 3, kita tidak mau lagi untuk melakukan PSU untuk kesekian kalinya,” katanya.Tetapi, lanjut Dahlan, pihaknya juga mencermati fakta dan kondisi objektif yang ada. Apabila dirasakan masih ada permasalahan, tentu akan disikapi. Tetapi kalau tidak, maka segala kegaduhan ini harus dihentikan.”Sekarang rakyat ini butuh pembangunan. Saya ke sana melihat miris sekali, rakyat ini begitu miskinnya, kita keluarkan uang Rp 54 miliar hanya untuk memilih pemimpin, ini namanya konyol sekali. Sadarlah keluarga kami yang ada di Muna, ada hal besar selain dari kekuasaan itu sendiri, karena kekuasaan ini diciptakan untuk membangun bukan untuk mencerai-beraikan, bukan untuk merusak tapi kekuasaan ini hadir untuk menciptakan hal-hal positif,” paparnya.Dia mengatakan, peninjauan ulang ini akan dilakukan kembali saat kondisi memungkinkan. Arteri Dahlan berpesan kepada Kapolres Muna yang ikut mengantar mereka ke Pelabuhan Tampo, agar menjadikan ini pengalaman terakhir. Ke depan tidak boleh ada tekanan yang menghambat jalannya pemerintahan.”Kami akan lakukan upaya koordinasi dan tentu saya akan coba melibatkan Pak Dandim disamping teman-teman dari Polres, kita akan mencari fakta yang sesungguhnya. Masyarakat tidak boleh didiamkan seperti ini. Tapi masyarakat harus diedukasi dan diajarkan di setiap Pemilu harus ada yang menang dan juga ada yang kalah. Yang menang ngga usah merasa menang dan yang kalah harus siap juga kalah,” katanya.”Karena yang menangkan rakyat, kenapa, karena kita ciptakan instrumen Pemilu ini yang begitu besar bukan untuk pasangan calon, untuk rakyat. Jadi tolong sadar, jangan dipaksakan kehendak,” tandasnya.Editor: Gugus Suryaman

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.