SULTRAKINI.COM: BUTON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton, Sulawesi Tenggara belum bisa memparipurnakan untuk pemberhentian Umar Samiun sebagai Bupati Buton maupun pengusulan pelantikan bupati yang baru. Pasalnya, harus menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
“Jadi DPR itu belum bisa lakukan paripurna baik pemberhentian Umar Samiun ataupun pengusulan bupati, karena belum ada surat dari Menteri,” kata Kepala Biro Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Ali Akbar melalui sambungan telepon, Selasa (13/2/2018).
(Baca: Tjahjo Kumolo: SK Pemberhentian Umar Samiun Masih Diproses di Kemendagri)
Sejauh ini, lanjutnya, Kemendagri belum memerintahkan pihaknya melakukan pengusulan bupati melalui DPRD Buton dikarenakan belum adanya surat balasan dari Mendagri atas salinan putusan Umar Samiun dari Pengadilan Tipikor Jakarta yang merupakan dasar pengusulan tersebut.
Menurutnya, salah satu syarat pengajuan bupati, antara lain harus diberhentikan dulu pejabat lamanya (Umar Samiun) melalui paripurna DPRD, sekaligus mengusulkan pelantikan bupati. Kemudian diusulkan kembali ke Mendagri melalui gubernur.
“Sehingga sekarang saya tinggal tunggu suratnya Menteri untuk segera mengusulkan, supaya saya sampaikan ke DPR kabupaten supaya diparipurnakan,” ujarnya.
Dikesempatan itu, menanggapi pernyataan salah satu Anggota DPRD Buton, Zainuddin Musaini bahwa La Bakry tidak mau dilantik tersebut tidak benar. Namun, Ali Akbar mengakui bahwa selama ini La Bakry melalui Tata Pemerintahan tidak serius menyikapi persoalan pelantikan itu.
“Bukan tidak mau dilantik, hanya tidak serius, seharusnya dia (La Bakry) yang proaktif untuk ketemu kita di pemerintahan, sehingga dia perintahkan Tapemnya, staf pemerintahan supaya kami juga berkoordinasi di pusat, sehingga hal-hal apa yang dibutuhkan oleh provinsi dan kabupaten yang disyaratkan oleh Menteri,” pungkasnya.
(Baca: Soal Pelantikan Bupati Buton, Zainuddin: La Bakry yang Tidak Mau Dilantik)
Laporan: La Ode Ali
