SULTRAKINI.COM: KONAWE SELATAN – DPRD Konawe Selatan (Konsel) kritisi kinerja pemerintah daerah di penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun 2016.
Menurut Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar bekerja dan mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat. Termasuk menegur beberapa rekanan atau kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dimenangkan dalam lelang.
“Sehingga Pemda harus berani menegur dan kalau perlu blacklist (daftar hitam) perusahaannya,” ungkap Irham, Rabu (3/5/2017).
Begitu juga dikatakan Anggota DPRD Konsel, Samsu yang meminta Pemda mendorong komitmen SKPD demi tertibnya administrasi dan aset sebagaimana harapan pemda untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan.
“Bupati harus melakukan monitoring secara berkala soal tata kelola keuangan dan aset di SKPD,” katanya.
Fraksi Persatuan Bintang Sejahtera, Tri Haryono merekomendasi pemerintah daerah harus menindaklanjuti hasil pengawasan dewan. Misalnya bantuan pendidikan yang tidak tersalur ke siswa di sekolah-sekolah.
Menanggapi itu Bupati Konsel, Surunuddin Dangga akan menjadikan perhatian prioritas pemda dari rekomendasi tersebut. Sedangkan menyangkut adanya bantuan yang tidak tersalurkan, Surunuddin mengaku tidak akan segan-segan memberikan sanksi bagi aparatnya apabila terbukti.
“Kalau terdapat aparatur yang melakukan penyelewengan anggaran baik itu kadis, camat, kepala sekolah dan desa saya tidak segan-segan diberhentikan. Jangankan dewan yang melapor, masyarakat saja saya akan langsung tindaklanjuti dan turunkan pemeriksa,” tegas Surunuddin.
Laporan: Adryan Lusa
