SUARA

DPRD Wakatobi: Jika Pemerintah Sebelumnya Jahiliah, Apa Harus Ikut ?

SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Rapat koordinasi antara Komisi I DPRD Wakatobi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi untuk membahasan polemik pengembalian dan nonjob para pejabat eselon tiga dan eselon empat berlangsung panas.

Dalam rapat ini Ketua DPRD Wakatobi, Muhamad Ali melontarkan perkataan pedas, saat menanggapi pernyataan anggota DPRD fraksi PAN, H. La India yang menyindir kebijakan nonjob mantan Bupati Wakatobi Hugua yang dinilainya menyalahi aturan.

“Syukurlah saat ini ada orang yang peduli dengan nonjob dan pengembalian yang dilakukan oleh pemerintahan baru, soalnya saat pemerintahan sebelumnya melakukan mutasi dan nonjob tidak ada yang persoalkan. Saya ambil contoh istri dan orang tuaku, saat mereka di pindahkan dari kepala sekolah menjadi guru biasa menjelang pilkada tidak ada yang persoalkan,” sindir La India.

yamaha

Menanggapi sendiran ini, Ketua DPRD Wakatobi yang juga Ketua DPC PDIP Wakatobi, Muhamad Ali mengungkapkan bila pemerintahan sebelumnya melakukan kesalahan apakah pemerintahan yang baru tidak perlu mengikuti.

“Sudahlah, jikalau pemerintahan sebelumnya adalah jahilia apakah pemerintahan baru ini mau ikut juga jadi jahiliya? ” ungkap Muhamad Ali

Menurutnya, jika berpatokan pada asas keterbukaan dan keadalah maka kebijakan yang diambil pemerintahan yang lama maupun yang baru banyak yang menyalahi atauran.

Rapat koordinasi ini dipimpin Ketua DPRD Wakatobi, Muhamad Ali dan dikuti anggota Komisi I DPRD serta Sekda Wakatobi, Sudjiton dan Kepala Badan kepengawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Wakatobi mewakili Pemda.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.