SULTRAKINI.COM: KENDARI – Besarnya selisih Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil sinkronisasi membuat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kendari memberikan warning kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari.
Ketua Panwaslu Kota Kendari, Alasman Mpesau, mengatakan hal tersebut dilakukan karena pihaknya menganggap data yang ada di KPU saat ini tak rasional.
Data pemilih yang tercatat dalam DP4 KPU Kota Kendari berjumlah 301.626 pemilih. Sedangkan data DPT Pilpres 2014 berjumlah 243.680 pemilih. Dengan jumlah tersebut, diketahui ada penambahan DPT sebanyak 57.946 dalam kurun waktu dua tahun sejak penyelenggaraan Pilpres.
“Itu tidak rasional jika merujuk pada pertumbuhan penduduk yang dirilis BPS,” jelasnya kepada SULTRAKINI.COM di Sekretariat Panwaslu Kota Kendari, Rabu (14/9/2016) siang.
Menurutnya, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata pertumbuhan penduduk untuk seluruh wilayah di Indonesia sekitar 3,4 persen. Kota Kendari sendiri tahun 2015 jumlah penduduknya 347.496 orang maka saat ini diperkirakan penduduk Kota Kendari sekitar 359.310 orang.
“Itu baru angka penduduk Kota Kendari secara keseluruhan, bukan berarti serta merta semuanya langsung masuk sebagai wajib pilih di Pilwali mendatang,” ujarnya.
Oleh karena itu, Panwaslu Kota Kendari menekankan agar proses pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) lebih lebih teliti dan cermat. Jika proses Coklit data pemilih ini tidak valid maka berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.
“Jika angkanya besar begitu, anggaran pengadaan logistik Pilwali juga akan bertambah besar,” terangnya.
Ia juga mengingatkan jangan sampai ada kesalahpahaman terkait DPT dan ada yang diuntungkan dengan membengkaknya data pemilih tersebut. “Khawatirnya jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan dengan membengkaknya data pemilih ini,” tutupnya.
