SULTRAKINI.COM: KENDARI – Dugaan gratifikasi dalam pengumuman tes CPNS Butur, Oktober 2014 lalu semakin menguat. Sebanyak 15 PNS yang berasal dari jalur yang tidak resmi (suliman) juga ikut orientasi bersama dengan 106 PNS hasil pengumunan yang yang ditetapkan BKN RI. Dipastikan PNS tersebut tak akan pernah mendapatkan NIP (Nomor Induk Pegawai)
Setelah dilakukan kroscek ke BKN pusat, nama ke 15 PNS siluman tidak ditemukan termasuk nama yang menandatangani SK bukan dari pihak BKN meski terdapat logo dengan lambang Garuda dan Kepala Surat tertulis Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI, yang ditandatangani seseorang bernama DR H Sofyan, MM.
Uniknya, dalam orientasi yang dilakukan 15 PNS siluman tersebut juga turut serta tetapi menggunakan seragam yang berbeda.”Awalnya pihak BKD Butur mengaku jika 15 orang tersebut adalah hasil tes lembaga vertikal,” ujar Koordinator Lembaga Poros Mahasiswa Pemerhati Butur (PMP-Butur) Yukis Sahputra, Senin (25/7/2016).
Penyataan tersebut juga diamini Assisten Ombudsman RI perwakilan Sultra, Nazarudin yang ikut berkoordinasi dengan BKN terkait PNS siluman tersebut. “Kita sudah kroscek nama-nama itu tidak ada, mereka ikut tes tetapi keterangannya tidak lulus,” akunya.
Soal BKD Butur, kata dia, ORI sudah melakukan pemanggilan untuk dilakukan klarifikasi.”Dugaan gratifikasi sangat kuat, apalagi dari informasi yang bisa dipercaya ke-15 PNS siluman ini juga membayar, berarti ada suap menyuap,” bebernya.
Selain itu ORI juga merekomendasi agar PNS siluman ini tidak diberikan NIP (Nomor Induk Pegawai), demikian juga terhadap BKD dan pihak yang terlibat. “Soal pidananya dan sanksi terhdap BKD kita serahkan kepada atasan masing-masing,” tegasnya.
Untuk diketahui ke-15 nama PNS yang diduga PNS siluman di Pemda Butur, masing-masing Safrin, Rayani, Ikrar wahid, ali jaya, wa rosi, Rosdianata, Haniati, Yusriati, Nur Yati, Ld Haerun, Amin Rois, Nurlis Ami, Ld Salimuddin, Wd Hardianti Raliyana.
