SULTRAKINI.COM: KONAWE – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Agista Ariany Ali Mazi menyampaikan dukungannya terhadap pelatihan keterampilan usaha perempuan oleh Forum Puspa Sultra yang berlangsung di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe pada 6-8 Desember 2018.
Agista menyampaikan dukungannya sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk program ‘three ends’. Menurutnya, saat ini masih banyak usaha kecil dan mikro yang dijalankan kaum perempuan karena mendapat hambatan.
“Mulai dari kekurangan modal, pengetahuan, keterampilan dalam manajemen keuangan, legalitas, pemasaran dan masalah lainnya. Ini akan kita dukung, mengingat kontribusi usaha kecil dan mikro yang cukup besar dalam penguatan ekonomi di Sultra,” ujarnya.
Dalam rangka memperingati 16 hari gerakan anti kekerasan terhadap perempuan, Ketua Tim Penggerak PKK Sultra menyerukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlingdungan Anak se-Sultra, organisasi perempuan, lembaga perguruan tinggi, sekolah, dan instansi lainnya mendukung gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Seperti pemerkosaan, KDRT, dan perdagangan.
“Ini menjadi tanggung jawab pemerintah hingga ke lini paling kecil kelompok masyarakat, yakni keluarga. Komponen ini harus bekerja sama,” tambahnya.
Agista secara kelembagaan juga mendukung gerakan pencegahan perkawinan dini terhadap anak. Hal ini penting, mengingat perkawinan anak di bawah umur berdampak buruk pada anak itu sendiri. Misalnya, pendidikan, kesehatan akibat ketidaksiapan organ reproduksi, hingga dampak psikplogi anak.
Dia juga mendukung agar pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). Sejauh ini kekerasan seksual kerap terjadi pada anak, baik melibatkan orang terdekat atau keluarga maupun orang lain.
“RUU PKS mengatur lebih detail tentang bentuk-bentuk kasus kekerasan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, dan masih banyak lagi,” terang Agista.
Dia berjanji, Tim Penggerak PKK Konawe meminta kepada Pemprov Sultra agar menyusun program, kegiatan dan anggaran yang perperspektif gender, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sultra Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
“Kita akan usulkan agar program Pemprov lebih memperhatikan program-program gender. Golnya, yakni memajukkan perekonomian perempuan, yang juga akan berkontribusi dalam menekan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.
Untuk diiketahui, Forum Puspa merupakan lembaga mitra dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A). Puspa sendiri merupakan akronim dari Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak. Pihaknya mendukung program Three Ends dari Kementerian P3A, yakni mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia, serta mengakhiri kesenjangan ekonomi.
Laporan: Mas Jaya
Editor: Sarini Ido
