SULTRAKINI.COM: BUTON UTARA – Posisi Bupati Buton Utara (Butur), Abu Hasan, makin “terjepit” di parlemen. Fraksi Demokrat yang awalnya berada dalam lingkaran pemerintahan, kini mencabut dukungan. Malah mendorong pembentukan Pansus Pungli dan non job jilid II.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Demokrat Buton Utara, Abdul Salam Sahadia menegaskan, partainya hanya mendukung pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Bukan pemerintahan yang tidak komitmen terhadap perjuangan rakyatnya.
Awalnya, Partai Demokrat mengharapkan pemerintahan baru ini bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Termasuk kerja sama antara eksekutif dan legislatif akan harmonis. Menurutnya, Abu Hasan menimbulkan ketidaksepahaman dalam mekanisme pemerintahan.
“Apa yang di suarakan fraksi kami, itu cerminan bahwa Demokrat sudah mencabut dukungan,” katawakil ketua DPRD Butur, Minggu (5/03/2017).
Terkait apakah Partai Demokrat sudah keluar dari koalisi? Abdul Salam menjelaskan, secara resmi belum ada keputusan partai. Tapi sikap yang di tunjukkan fraksi Demokrat merupakan cerminan dari sikap partai.
“Saran saya, bupati belajar cara berkomunikasi politik yang baik. Supaya teman-temannya diperintahan ini juga ditegur dan disapa,” ucapnya.
Salam menuturkan, hingga kini masih teringat dalam benaknya penyataan bupati, bahwa selesai Pilkada, maka tugas partai sudah selesai. Entah itu guyoan atau candaan, tetapi kalimat itu mengindikasikan, bupati tidak komitmen kepada partai yang mengantarkannya menjadi orang nomor satu di Kabupaten Buton Utara 2015 lalu.
“Sampai saat ini masih membekas kalimat itu,” tuturnya.
Laporan: Harto Nuari
