SULTRAKINI.COM: Jumlah partisipasi pemilih dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum di Sulawesi Tenggara terus mengalami penurunan. Artinya, angka golongan putih (Golput), yakni orang yang enggan menggunakan hak pilihnya terus meningkat.

Golput Terus Meningkat, FISIP UHO Gandeng KPU “Rangsang” Anak Muda
Dekan FISIP UHO, Dr Bahtiar menyerahkan piagam penghargaan kepada salah seorang pemateri seminar Prabu Revolusi di Kendari, Sabtu (9 Desember 2017).

Permasalahan itulah yang mendorong Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO), didukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemprov Sultra “merangsang” anak muda untuk paham politik dan pemilu, melalui kegiatan seminar, pemilihan duta muda memilih, dan jalan sehat bersama ribuan anak muda, selama dua hari: Sabtu dan Minggu (9-10 Desember 2017).

Seminar dan pemilihan duta muda memilih berlangsung di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, Sabtu (9 Desember 2017) menghadirkan nara sumber Amirul Tamim (Anggota DPR RI asal Sultra), Abdurahman Saleh (Ketua DPRD Sultra), La Ode Abdul Nasir Muthalib (Komisioner KPU Sultra), Prabunindya Revta Revolusi alias Prabu Revolusi (Akademisi sekaligus Jurnalis CNN), dan Lupita Ardhyaninggrum (Pemenang Kampanye Gerakan Anak Muda UN He For She). 

Acara seminar berlangsung dua sesi dipandu moderator masing-masing Ambo Upe (akademisi) dan M Djufri Rachim (praktisi media dari SultraKini.com).

Dekan FISIP UHO, Dr Bahtiar berharap melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. 

Bahtiar menjelaskan ada dua jenis pemilih dalam pemilu, pertama adalah pemilih idealis yang menggunakan standar-standar idealisme tertentu, dan kedua adalah pemilih pragmatis dengan menggunakan pertimbangan yang sangat sederhana, misalnya seorang cewek memilih calon yang dinilai karena ketampanannya.

Finalis duta pemilih pemula foto bersama dewan juri dan Dekan FISIP UHO.

Pemilih muda, menurut Bahtiar, masuk dalam kategori pragmatis, selain pemilih yang sudah sangat tua usianya. Pemilih tua ini, hanya sekadar menjalankan kewajibannya memilih, tetapi tidak lagi dilandasi pertimbangan rasional. 

“Saya pilih siapa saja, kan saya sudah tua. Tidak berpengaruh lagi dalam kehidupan saya,” Bahtiar mengemukakan alasan atau pertimbangan pemilih kategori tua tersebut.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh mengingatkan agar kaum muda jangan hanya memilih secara kuantitatif namun juga bagaimana memilih secara kualitatif.

Pemilih muda menjadi fokus perhatian bukan tanpa alasan. Secara kuantitatif, menurut Ketua KPU Sultra, Hidayatullah, jumlah pemilih muda (pemilih pemula dan yang sudah 2 kali memilih) tercatat 30 persen dari total 1,7 juta jumlah wajib pilih Sultra. Sehingga apabila mereka mampu dikerahkan kesadarannya untuk mau berpartisipasi secara total maka bisa meningkatkan angka partisipasi pemilih yang terus mengalami penurunan dari pemilu ke pemilu, di era reformasi.

Komisioner KPU Sultra La Ode Abdul Nasir mengungkapkan data penurunan partisipasi pemilih terjadi sejak era reformasi. Pemilu tahun 1999, tingkat partisipasi pemilih mencapai 93,7 persen, lalu turun menjadi 84,1 persen pada pileg 2004, dan pilpres putaran pertama 2004 turun lagi menjadi 78,2 persen dan 76,6 persen pada pilpres putaran kedua tahun 2004.

Penurunan terus terjadi. Pada pileg dan pilpres 2009 hingga pada pileg dan pilpres 2014 tinggal mencapai 69,9 persen tingkat partisipasi pemilih, atau tercatat sebanyak 30,1 persen wajib pilih yang golput.

Rendahnya partisipasi pemilu secara nasional itu kurang lebih sama dengan angka partisipasi pemilu di tingkat Sulawesi Tenggara. Tercatat, misalnya, pada pilpres 2014 di Sultra hanya mencapai 63,3 persen.

Kondisi itu jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan angka partisipatif pemilih pada pemilu di zaman orde baru, mulai pemilu pertama tahun 1955 sampai pemilu 1997 rata-rata di atas 90 persen.

Dewan juri duta pemilih muda saat melakukan penilaian terhadap 10 finalis di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, Sabtu (9 Desember 2017).

Menurut Nasir, rendahnya angka partisipasi pemilih pada pemilu disebabkan oleh empat hal; Pertama, merupakan wujud apriori rakyat sebagai ketidakpercayaan pada parpol maupun pada figur-figur kandidat para calon kepala daerah dan wakilnya.

Kedua, produk pemilu yaitu presiden, wapres, anggota DPR/ DPD/ DPRD/ gubernur/bupati/walikota tidak menunjukkan kinerja dan performance sesuai dengan ekspektasi rakyat.

Ketiga, korupsi merajalela yang dilakukan elit politik produk pemilu. Sebanyak 60 persen kepala daerah hasil pemilu tersangkut korupsi. Ratusan anggota DPR tersangkut korupsi. Menteri juga demikian, dst.

Keempat, jenuh datang ke TPS karena terlalu banyak pemilu.

Atas alasan terakhir ini pulalah kemudian pemilu di Indonesia ke depannya akan disederhanakan. Menurut Amirul Tamim yang juga anggota Komisi II DPR RI, bahwa mulai tahun 2019 pemilu legislatif akan digabung dengan pilpres, sementara Pilkada secara gradual juga disatukan yang pada tahun 2024 akan diseragamkan secara nasional.

Tanggapan Anda?

Facebook Conversations