000 HPN Prov

Gubernur Ali Mazi Diminta Segera Kumpulkan Kepala Daerah Wilayah Kepton

Gelora Pembentukan Provinsi Kepton yang Dinilai Sudah Layak

SULTRAKINI.COM: Masyarakat Kepulauan Buton (Baubau, Buton. Wakatobi, Buton Utara, Buton Tengah dan Buton Selatan) bertekad untuk terus memperjuangkan pemekaran provinsi baru bernama Kepton, terpisah dari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mantan Wakil Bupati Buton Utara 2010 – 2015 yang kini menjabat Kepala Bappeda Butur, Harmin Hari, SP. M.Si yang menyuarakan hal tersebut dengan alasan karena rentang kendali wilayah-wilayah Kepton dengan Provinsi Sultra yang begitu jauh.

“Dari enam kabupaten dan kota yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari Sultra, adalah sebuah keniscayaan bagi Kepton untuk terbentuk. Dilihat dari sisi rentang kendali sudah sangat layak untuk Kepton menjadi sebuah provinsi baru,” ujar Harmin, Senin (2 September 2019).

Menurutnya, bagaimana pun yang namanya rentang kendali jelas sangat berpengaruh bagi pelayanan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan.

Begitu pula dengan roda perekonomian yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut mantan aktivis mahasiswa (Ketua Umum Senat Mahasiswa Unhalu 1994 SD 1996 -sekarang UHO) ini, hal tersebut juga didukung oleh janji politik Ali Mazi dalam Pilgub lalu yang akan memperjuangkan provinsi Kepton.

“Sebagai sesama orang Buton dan juga dalam janji politiknya yang lalu, Ali Mazi mesti segera menindaklanjuti harapan utama masyarakat Kepton,” kata Harmin.

Saat ini, segala persyaratan administrasi dan teknis yang menjadi persyaratan dan pendukung bagi mekarnya sebuah wilayah telah dipenuhi Kepton dan sudah disampaikan kepada pemerintah pusat. Namun, tiba-tiba terhenti oleh hadirnya kebijakan moratorium dari pemerintah pusat (Presiden).

Untuk itu Harmin yang juga pernah menjadi dosen di UHO ini, menyarankan kepada Ali Mazi untuk segera memanggil enam kepala daerah dalam wilayah Kepton untuk duduk satu meja bersama-sama dengan Panitia Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepton guna membahas berbagai hal serta mencari solusi demi percepatan pembentukan Provinsi Kepton.

Termasuk terus menggelorakan semangat Kepton. Sehingga begitu oratorium pemekaran dicabut maka semua persyaratan administrasi dan teknis telah terpenuhi.

“Gubernur Ali Mazi juga harus menggalang dan menerintahkan para Kepala Daerah (dalam cakupan Kepton) untuk bersama-sama rakyatnya terus menjaga kekompakan dan semangat untuk Kepton. Tapi tentu harus dibarengi pula dengan pembangunan dan perbaikan berbagai hal, demi menunjang terbentuk dan kesiapan menyambut kehadiran Kepton kelak,” pungkas Harmin yang juga pernah menjabat Pembantu Dekan III Fakultas Perikanan UHO.

Penulis: M Saman Taslim for SultraKini.com

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.