Hasil Kajian Bawaslu, Ini Daerah Rawan Pelanggaran Pilkada 2017

  • Bagikan
Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu, saat meninjau pelaksanaan ujian tulis calon Panwascam se-kota Kendari.Foto: Didul/SULTRAKINI.COM

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pilkada 2017 di Sultra baru akan digelar 15 Februari. Namun, potensi pelanggaran terhadap hajatan lima tahunan itu mulai terendus oleh Bawaslu Sultra. Dikatakan Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu, pihaknya telah mengumpulkan semua Panwaslu Kota dan Kabupaten dari tujuh daerah Pilkada untuk membicarakan hal ini.

“Semua komisioner Panwaslu 7 daerah Pilkada di Sultra kita sudah kumpulkan. Kita sudah melihat semua dokumen sebelumnya dan membuatkan kajian terkait pemetaan daerah rawan pelanggaran Pilkada nanti,” terang Hamiruddin saat ditemui SULTRAKINI.COM, Jumat (1/7/2016).

Menurutnya, Kabupaten Bombana dan Kolaka Utara akan didominasi juga oleh para pengusaha untuk mengamankan kepentingan dan usaha tambang mereka. “Kajian kami karena keduanya merupakan daerah tambang, jadi pengusaha kemungkinan ikut bermain untuk mengamankan kepentingan dan usaha mereka,” terang Hamiruddin.

Kalau kota Kendari, kata Hamiruddin, potensi pelanggaran terkait pelibatan RT, RW, Lurah, Camat, dan PNS. Katanya lagi, permainan DPT juga menjadi potensi pelanggaran di kota Kendari.

“Untuk permainan DPT, ini biasanya di sekitar kampus. Apalagi di Kendari ini terdapat beberapa kampus besar dan mahasiswa ini berpindah-pindah. Data ini yang bisa dimainkan,” kata Hamiruddin.

Sementara itu, kata Hamiruddin, untuk daerah rawan konflik pihaknya memasukkan Muna Barat di daftar yang pertama. “Rawan konflik yaitu Muna Barat karena bisa jadi efek dari pilkada Muna. Lagi pula kedua daerah ini berdekatan,” ujarnya.

Menurut akademisi UHO ini, dari ketujuh daerah Pilkada 2017 di Sultra, kota Kendari berada di urutan pertama untuk fokus pengawasan. “Kendari sebagai miniatur politik Sultra yang penduduknya dari berbagai etnis dan semua elit-elitnya ada di Kendari, sehingga Kendari menjadi fokus utama kami,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi potensi itu semua, menurut Hamiruddin, pihaknya nanti akan menyebar relawan di setiap titik yang dianggap rawan tersebut. “Untuk itu kita akan menyebar relawan di semua titik yang dianggap rawan. Selain itu kita juga berkoordinasi dengan pihak intel,” pungkas Hamiruddin.

  • Bagikan