Herry Asiku Pimpin Ketua DPD I Golkar Sultra dan La Ode Aca Ditunjuk Sekretaris

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Herry Asiku terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masa bakti 2020-2025.

Hery Asiku terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke X Partai Golkar Sultra. Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Sekretaris Stering Commite (SC), Dewiati Tamburaka.

Musda tersebut juga menunjuk, La Ode Aca sebagai Sekretaris DPD Golkar Sultra dan tiga anggota formatur partai diantaranya Ilham Permana, La Ode Inarto, dan Irham Kalenggo. Mereka juga sepakat menujuk Ridwan Bae sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Sultra.

Dalam Musda tersebut, Hery Asiku mendapatkan dukungan mayoritas dari seluruh pemilik hak suara, mulai dari DPP Golkar, Dewan Pertimbangan, DPD II Partai Golkar kabupaten/kota se Sultra, hingga organisasi sayap partai.

Setelah dibacakan putusan, kemudian dilansungkan penyerahan bendera petaka Partai Golkar dari pimpinan sidang kepada Ketua DPD Partai Golkar Sultra yang terpilih. Herry Asiku diberi waktu dua minggu untuk menyusun formatur partai.

“Kepada formatur terpilih, saya serahkan petaka ini untuk dikibarkan diseluruh wilayah Sultra,” ujar Pimpinan sidang, Uking Jasa kepada Herry Asiku yang menerima petaka itu.

Fortune

“Saya terima petaka ini dan selanjutnya saya kibarkan di seluruh wilayah Sultra,” jawab Herry Asiku.

Dalam sambutannya, Herry Asiku mengajak seluruh kader tetap menjaga kekompakan dan ikut serta membesarkan bersama-sama partai ini Partai Golkar.

“Saya jaga amanah ini dan kepercayaan kader yang telah memilih saya sebagai ketua, dan saya akan wujudkan kejayaan Golkar di Sultra,” tuturnya.

Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Nurul Arifin, berharap agar formatur Partai Golkar yang ditunjuk segerah menyusun kepengurusan secepatnya.

“Atas nama ketua umum, kami mengucapkan selamat bekerja dan selamat mengibarkan bendera Partai Golkar di Sultra. Untuk Pak Herry Asiku sebagai ketua yang terpilih, saya titip pesan bahwa jangan lupa dalam undang-undang partai politik mengatakan harus ada pengurus perempuan 30 persen. Mereka jangan hanya yang di badan, tetapi harus ada di pengurus harian,” ungkapnya.

Laporan: La Niati
Editor: Habiruddin Daeng

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.