SULTRAKINI.COM: BUTON – Salah seorang guru tidak tetap (GTT) di SMPN 1 Siotapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara mengeluhkan adanya dugaan pemotongan honor yang dilakukan oleh pihak sekolah. Tidak tanggung-tanggung dugaan pemotongan tersebut hingga mencapai ratusan ribu rupiah.
“Per triwulan itu biasanya saya terima 800 ribu lebih, ini tadi tinggal 500 ribu lebih,” kata salah seorang GTT yang tidak ingin disebutkan identitasnya kepada Sultrakini.com, Senin (29/4/2019) malam.
Dirinya tidak mengetahui pasti alasan pemotongan honor tersebut. Hanya saja pihak sekolah pernah menyampaikan bahwa akan ada pengurangan honor dikarenakan GTT sudah akan menerima honor dari Pemda Buton.
“Hanya dia bilang turun honornya karena sudah dapat honor dari daerah,” singkatnya.
Menaggapi hal itu, Kepala SMPN 1 Siotapina, La Hine membantah melakukan pemotongan terhadap honor GTT tersebut. Menurutnya, pengurangan honor GTT tersebut benar adanya. Namun, hal itu bukanlah keinginan sekolah tapi atas tekanan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah melakukan pemeriksaan mengenai penggunaan Dana BOS belum lama ini.
“Baru-baru ini ada pemeriksaan BPK, dipatok 15 persen untuk GTT,” kata La Hine melalui sambungan telepon, Senin (29/4/2019) malam.
Sebelumnya, lanjut La Hine, Honor GTT tidak ditetapkan berapa persen dari Dana BOS. Namun, setelah pemeriksaan BPK tersebut, maka pihaknya atas penekanan dari BPK memporsikan 15 persen dari Dana BOS yang diberlakukan sejak Januari 2019 lalu.
“2019 ini ada penyesuaian, sekarang GTT harus 15 persen dari anggaran, sebelumnya tidak ada target, tapi diperiksa baru-baru ini, ditekanmi,” ujarnya.
La Hine tidak menyebutkan berapa besaran perjam GTT mendapatkan honor dari Dana BOS tersebut. Begitupula dengan jumlah GTT disekolah yang dipimpinnya itu. Hanya saja, dia menyebutkan ada sekira 10 orang lebih GTT di SMPN 1 Siotapina.
Mengenai SK honorer yang dikeluarkan oleh Bupati Buton untuk honor yang akan diperolah GTT. Membingungkan bagi dirinya. Pasalnya, selain GTT mendapatkan honor dari Dana BOS, GTT juga mendapatkan honor dari daerah. Meski begitu pihaknya tetap berjalan sesuai dengan ketentuan.
“Kita sekarang sudah ada SK dari bupati, tapi ini jadi kerancuan juga kalo SK bupati ada honornya juga, adapun kita jalan saja,” katanya dengan nada bingung.
Laporan: La Ode Ali
Editor: Habiruddin Daeng
