000 HPN Prov

Ilmiati Daud Merasa Malu Usai Penandatanganan Musrenbang Ditunda

SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Wakil Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud geram dengan tidak hadirnya 13 perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) rencana kerja Pemerintah Daerah Wakatobi pada 2019 di Sanggar Budaya Wakatobi, Senin (26/3/2018).

Dampak ketidak hadiran perwakilan OPD tersebut, penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dibatalkan dini hari.

Pantauan SultraKini.Com, mereka yang hadir, yakni anggota DPD Wa Ode Hamsina Bolu, Perwakilan Bappeda Sultra, Anggota DPRD Wakatobi, dan sejumlah OPD lingkup Pemda Wakatobi.

Penundaan jadwal penandatanganan musrenbang bermula saat Anggota DPRD Wakatobi, Erniwati Rasyit meminta komitmen bersama agar program yang diusulkan masyarakat melalui OPD yang tidak hadir ini bisa dijamin direalisasi.

“Sebelum ditandatangan MoU ini, saya minta komitmennya kita bersama agar program yang diusulkan masyarakat di OPD yang tidak hadir ini bisa direalisasi,” kata Erniwati Rasyit dalam forum.

Hal ini pun membuat Wakil Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud turun dari atas panggung. “Forum ini jangan dianggap main-main bapak, ibu. Di sini dilihat kinerja bapak, ibu mampu atau tidak. Kemana dinas yang tidak hadir ini,” ucap Ilmiati.

Dirinya pun meminta para OPD bekerja secara tim, agar persoalan yang dihadapi bisa segera diselesaikan. Termasuk intruksi kepada para kepala OPD yang tidak hadir untuk menyelesaikan laporannya selama tiga hari kedepan.

“Bapak kan punya staf, coba diberdayakan mereka. Terus terang saya paling malu, sama dengan muka saya ditampar. Ini ada perwakilan dari Provinsi dan anggota DPD loh,” terangnya.

Dia berharap, musrenbang nasional bisa dihadiri semua kepala OPD. Dia mengancam akan melaporkan ketidak hadiran kepala OPD tersebut ke Bupati Wakatobi sebagai bahan evaluasi.

Berikut sejumlah nama OPD yang tidak hadir membawa laporannya.

1. Sekretariat DPRD Wakatobi
2. BKD Wakatobi
3. Inspektorat Wakatobi
4. Badan Kesbang dan Politik Wakatobi
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Sementara untuk bagian di Sekretariat Daerah Wakatobi, di antaranya Bagian Umum, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dan Bagian Perekonomian.

 

Laporan: Amran Mustar Ode

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.