Indonesia akan Vaksinasi, Presiden Jokowi Tekankan Empat Hal untuk Pemda

  • Bagikan
Potongan video Rapat terbatas rencana pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi, Senin (26/10/2020).

SULTRAKINI.COM: Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menekankan empat hal kepada pemerintah daerah berkaitan dengan rencana pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi.

“Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan agar menjadi perhatian kita semuanya, betapa pentingnya yang namanya vaksin, vaksinasi. Tidak hanya berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia, tidak hanya urusan kesehatan, tapi ini juga menyangkut ekonomi,” ucap Presiden Jokowi, Senin (26/10/2020).

Pertama, Jokowi minta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul dipastikan keamanan dan keefektifannya. Keamanan itu artinya, kalau disuntik itu betul-betul melalui sebuah tahapan-tahapan uji klinis yang benar. Jika tidak, ada satu saja yang bermasalah, nanti bisa menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi. Untuk itu tidak tergesa-gesa, data-data sains standar kesehatan ini harus dinomorsatukan.

“Saya melihat aspek keamanan dan efektivitas dari vaksin ini betul-betul menjadi concern (perhatian) utama masyarakat, termasuk para pakar dan para peneliti. Karena itu, semua tahapan sekali lagi harus melalui kaidah-kaidah saintifik (alamiah), kaidah-kaidah ilmu pengetahuan berdasarkan data sains dan standar-standar kesehatan,” ujarnya.

Presiden menegaskan, tindakan pemerintah adalah sebuah langkah gerak cepat tetapi penuh dengan perencanaan dan persiapan matang.

Semua negara sedang berlomba-lomba umemperoleh vaksin. Sebab, sektor ekonomi diupayakan segera bergairah kembali.

Kedua, selain isu keamanan dan keefektifan dari vaksin, akses masyarakat terhadap vaksin ini perlu diperhatihan. Presiden Jokowi berharap, vaksinasi nantinya dilakukan secara bertahap dan perlu dijelaskan kepada masyarakat.

“Jelaskan siapa saja kelompok masyarakat yang prioritas vaksinasi, kenapa mereka duluan. Itu harus dijelaskan, mengapa mereka mendapatkan prioritas,” tegasnya.

Selain itu masalah berkaitan dengan gratis dan ada yang mandiri atau bayar sendiri. Ini juga pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri ini harus dikalkulasi dan dihitung dengan cermat. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan aturannya sejak dini. Presiden berharap, harga vaksin terjangkau.

Ketiga, strategi komunikasi publiknya disiapkan dengan baik. Presiden minta timnya menteri BUMN bersama Kominfo disiapkan mengenai strategi komunikasi. Dijelaskan secara komprehensif terhadap publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di media yang ada.

“Kita juga libatkan dari awal majelis dan organisasi keagamaan, MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, terutama dalam menjelaskan soal manfaat vaksin dan meyakinkan kepada umat mengenai kehalalan dari vaksin,” terangnya.

Keempat, pelaksanaan vaksinasi. Presiden juga meminta waktu pelaksanaan vaksinasi segera disiapkan, termasuk sarana prasarananya. Misalnya, infrastrktur pendukung, jalur distribusi, dan interval pemberian vaksin.

“Daerah ini kapan, jadi detail saya minta detail sekali, siapa yang dapat, siapa yang gratis, siapa yang bayar, semuanya harus direncanakan, dipersiapkan secara detail,” tambahnya.

Presiden Jokowi mengatakan, perlu adanya pelatihan dan stimulasi dari tenaga kesehatan atau tenaga keamanan hingga relawan yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi. (C)

Laporan: Wa Rifin
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan