SULTRAKINI.COM: Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, Indonesia mengalami surplus beras 2,85 juta ton selama 2018. Surplus tersebar di beberapa sektor, seperti di 14,1 juta rumah tangga dan sekitar 47 persen stok ada di penggilingan pedagang, dan beberapa sektor lain.
Data surplus beras selama 2018 ini berdasarkan perhitungan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA). Metode ini digunakan untuk menghitung luas panen gabah kering giling (GKG) kemudian dikonversi menjadi proyeksi produksi beras nasional.
Hal ini diungkapkan Kepala BPS, Suhariyanto saat menghadiri rapat terbatas terkait penyempurnaan metode produksi beras yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta.
“Kami menggunakan sebuah metode yang namanya kerangka sampel area merupakan inovasi yang dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mendapat penghargaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),” ujar Suhariyanto, Selasa (23/10/2018).
Sebelumnya BPS melakukan perbaikan metode penghitungan proyeksi produksi beras dan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).
Data terbaru menunjukan, luas bahan baku sawah saat ini mencapai 7,1 juta hektar. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 635 ribu hektar.
“Ini akan menjadi dasar perhitungan mengestimasi angka produksi, luas bahan baku sawah 7,1 juta hektar yang dihitung menggunakan metode KSA, luas panen padi pada 2018 diperkirakan 10,9 juta hektar,” ucap Suhariyanto.
Hasil panen tersebut, produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) diperkirakan 56,54 juta ton atau setara 32,42 juta ton beras. Sementara angka konsumsi beras rata-rata per provinsi pada 2017 sebesar 117,58 kg per kapita per tahun atau setara total konsumsi 29,50 juta ton secara nasional.
“Jadi, dari perhitungan tersebut, Indonesia mengalami surplus beras 2,85 juta ton selama 2018,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan hasil paparan BPS tersebut merupakan sebuah prestasi.
“Ini prestasi pemerintahan Jokowi, khususnya prestasi Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Amran dan prestasi para petani,” ujar Hendri.
Menurut Hensat, yang menjadi tantangan saat ini bagaimana distribusi surplus beras ini memang benar-benar dinikmati oleh rakyat. “Dengan data kuat seperti ini harusnya sisi lain sektor pemerintah di bidang perdagangan segera berkoordinasi dengan Kementan sehingga tidak ada lagi polemik tentang harus atau tidaknya mengimpor beras,” tegasnya.
Surplus beras ini menjadi salah satu prestasi terbesar pemerintah dan menteri Amran dalam kurun waktu empat tahun pemerintahan Jokowi.
Sumber: Kompas.com
Laporan: Hartia
