Menandai 70 tahun hubungan bilteral Indonesia dengan AS, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo melaksanakan kunjungan ke Indonesia untuk pertama kalinya bersamaan dengan tur-nya ke wilayah Asia Tenggara. Mantan direktur CIA ini bertandang ke Indonesia pada 5 Agustus 2018 untuk bertemu Presiden Jokowidodo. Berbagai isu bilateral dan internasional dibicarakan pada pertemuan tersebut. (Nasional.tempo.co,5/8/18).
Rangkaian kunjungan ini menjadi menarik ketika melihat ide dan konsep yang ditawarkan oleh Mike Pompeo, yakni konsep Indo Pasifik sebagai tandingan konsep One Belt One Ride (OBOR) versi Cina.
Konsep OBOR Cina melibatkan 70 negara dan merupakan koridor ekonomi yang meliputi dua pertiga penduduk dunia. . Karena itu, Cina ingin menguatkan posisinya sebagai negara dagang insternasional dengan konsep OBOR tersebut. Tak ingin lahannya direbut, AS segera pula mencetuskan ide Indo Pasifik untuk menguasai wilayah pesisir Barat, Asia Tenggara dan India.
Wilayah-wilayah yang termasuk dalam konsep OBOR versi Cina dan Indo Pasifik versi AS memiliki sejumlah potensi geopolitik dan geostrategis. Sebut saja Indonesia yang secara demografi memiliki jumlah penduduk yang banyak, kekayaaan adat istiadat dan Sumber Daya Alam yang melimpah dan komunitas moderat yang besar. Dunia tidak akan melupakan Freeport dengan potensi Emasnya, kandungan Uranium di Papua, kawasan Hutan, kekayaan laut dan Gas bumi yang membuat AS dan Cina berbondong-bondong ingin menguasainya. Belum lagi komposisi jumlah kaum muslimin yang cukup banyak di Indonesia menjadi representasi keberhasilan kapitalisme (AS) dalam pengembangan ide demokrasi kapitalistik di dunia. Semakin phobia masyarakat pada Islam, maka keberhasilan proyek terorisme menurut Amerika telah mencapai tujuannya. Karena itu, memenangkan Indonesia bagi AS adalah keberhasilan besar yang menjadi mimpi buruk bagi Cina.
Freeport, GSP sampai
Posisi Indonesia dengan segala potensinya memungkinkan Indonesia menjadi mitra strategis AS. Karena itu, poin-poin strategis yang menjadi bahan pembicaraan Mike Pompeo menjadi bahan perhatian. Melalui akun Twitternya, @SecPompeo, Mike Pompeo menuliskan kepentingan yang ingin diraih dengan kunjungannya kali ini. Pertama, untuk mengamankan dan memperbesar pencapaian kepentingan ekonomi dalan hal investasi di negara-negara kawasan. “no country does more two waybtrade in the #IndoPacific thab UmS in Southeast Asia. We are the singke largest source of cumulative foreign Investment”. Melalui kalimat ini, Mike Pompeo ingin menegaskan pada dunia bahwa AS adalah negara terbesar pelaku hubungan dagang bilateral dan sumber tunggal investasi asing di kawasan Asia Tenggara.
Kedua, memastikan kawasan Indo Pasifik menjadi kawasan yang terbuka sehingga kepentingan AS di bidang infrastruktur, maritim dan lainnya dapat tercapai, melalui peningkatan koordinasi dengan Australia dan Jepang. “Pleased I could discuss with my counterparts abroad the US vision of a free and open #IndoPacific. Always a pleasure to meet with our close allies #Australia #Japan -Today we discusssd increasing coordination on infrastructure, maritime cooperation, and the alignment of our strategies to keep the #IndoPacific region free & open #mateship”. Ketiga, memastikan ASEAN sebagai mitra stretagis yang kuat bagi AS untuk menjamin berlangsungnya kerjasama bidang keamanan, politik, ekonomi dan budaya. “Our strategic partnership with @asean is strong; excellent cooperation on security, political, economic, and cultural issues. It’s great to be back in #Singapore”. Keempat, menjamin keberlangsungan hubungan dengan Indonesia yang sudah terjalin selama 70 tahun melalui kemitraan startegis, keamanan bersama dan kepentingan-kepentingan ekonomi.“Celebrating nearly 70 years of diplomatic ties! Excellent meeting today with Indonesian President @jokowi affirming our strategic partnership & shared security & economic interests.”
Sehubungan dengan menjaga kelanggengan “hubungan” dengan Indonesia, maka kedatangan Pompeo membicarakan beberapa poin strategis. Mengenai Freeport, pembicaraan berkenaan dengan tindak lanjut penandatangan Head of Agreement (HOA) Indonesia dengan Freeport Mc.Moran yang berpusat di AS. Sementara itu, menyoal penarikan GSP (Generalized Sistem of Preferences) akan berdampak pada meningkatnya bea masuk ekspor sejumlah produk Indonesia ke AS yang antara lain adalah kayu lapis, makanan hewan dan tembakau. Jika penarikan GSP juga terjadi pada produk Indonesia, maka setiap tahun pengusaha setidaknya harus membayar sekitar US$1,8 miliar atau sekitar Rp25 triliun untuk melakukan ekspor ke AS.
Selanjutnya, kedatangan Pompeo juga membicarakan mengenai perdamaian di semenanjung Korea untuk encegah denuklirisasi. Indonesia akan mencoba menyatukan Korea Selatan dan Utara melalui ASEAN Games. Lalu, masalah Palestina juga tak luput dibahas sebab AS telah mengakui Israel sebagai negara berdaaulat. Karena itu, sebagai negara mayoritas muslim, Indonesia ingin berperan memberi solusi. “Dan saya memang menyebut secara spesifik mengenai isu two-state solution sebagai satu-satunya solusi yang valuable dan lasting,” tutur Retno. (idntimes.com,4/8/18)
Indonesia Tersandera
Hubungan Indonesia dan AS sejatinya tidak pernah setara. Hubungan mereka bukanlah sebagai mitra strategis melainkan sandera politis. Sebab, kunjungan resmi AS dari waktu ke waktu selalu menyisakan pekerjaan rumah bagi Indonesia.
Mengenai posisi Indonesia dihubungkan dengan konsep Indo Pasific yang diberikan oleh AS, Indonesia memiliki posisi strategis. Sebagai negara terbesar di ASEAN maka keberpihakan Indonesia pada konsep Indo Pasifik, akan memberi keuntungan pada AS. Hal ini karena AS menginginkan Indo Pasifik menjadi kawasan yang bebas dan terbuka (Free and Open). Maknanya, kawasan ini tidak dikuasai oleh Cina sehingga AS bebas menguasainya.
Untuk menjamin keberpihakan Indonesia pada AS dalam konsep Indo Pasifik, maka kunjungan resmi Menlu AS dilangsungkan. Sebab, posisi Indonesia menjadi titik kritis yang menentukan skala kesusksesan program keamanan dan penanaman pengaruh AS di kawasan Indo Pasifik. Hal ini terkonfirmasi melalui pernyataan Pompeo di akun media sosial miliknya mengenai kerja Kedubes AS di Indonesia.“Grateful for our dedicated team & their families @usembassyjkt @usmission2asean – your efforts are critical to a security, prosperity & influence in the #IndoPacific region.”
Karena itu, posisi hubungan Indonesia AS bukanlah mitra setara melainakn sandera politik. Saat AS memiliki kepentingan di kawasan Indonesia maka AS tanpa sungkan akan mengunjungi Indonesia. Sebaliknya, saat AS sedang tidak memiliki kepentingan strategis pada komoditi Indonesia maka AS tanpa ampun akan menyerang Indonesia. Sebagaimana dapat disaksikan saat AS mati-matian meminta WTO untuk memberi sanksi terkait kasus pembatasan Impor buah AS ke Indonesia. Kunjungan seperti ini juga untuk memastikan bahwa Indonesia lebih jauh masuk dalam demokrasi dan kehidupan beragama yang moderat. Semakin patuh dan loyal pada arahan-arahan AS. Sehingga pada kenyataannya, konsep apapun yang diusulkan Indonesia tidak mungkin menjadi pendorong langkah politik AS di masa mendatang.
Negeri Muslim Harus Mandirii!
Islam sebagai ideologi tidak menghendaki negara yang Tersandera, melainkan menghendaki negara mandiri. Mandiri dari luar sisi ekonomi, keamanan ataupun politik. Karena itu. Islam menyiapkan sistem politik dan sistem ekonomi yang mengarahkan pada kemandirian bernegara. Islam juga menerapkan politik luar negeri yang mengatur hubungannya dengan negara lain.
Dalam sistem politiknya, Islam mengatur pemilihan pemimpin karena kecakapan dan kredibilitas serta ketakwaannya yang tinggi terhadap Allah SWT. Sehingga sang pemimpin mampu menghayati kedudukannya sebagai pelayan ummat (khadimat al-ummah), bukan sebagai bos. Dari sisi pengaturan ekonomi, islam mengembangkan sektor riil. Tahapan pembangunan dimulai dari sektor hilir (industri berat) ke sektor hulu (industri barang jadi, pertanian, dst). Hal ini memungkinkan keseimbangan ekonomi terjadi dengan baik. Arus kas baik pengeluaran dan pemasukan diatur apik dalam kas APBN Negara yang disebut Baitul mal. Di sisi lain, mental penguasa maupun rakyat adalah mental takut bermaksiat dan taat pada perintah Allah. Tugas negara dianggap sebagai jalan meraih pahala di sisi Allah SWT sebagai bentuk keinginan untuk meraih Ridha Allah sebagai tujuan tertinggi dalam hidup.
Dalam hal hubungan Islam dengan negara lain, maka terlebih dahulu Islam memetakan status sebuah negeri sebagai wilayah kufur atau wilayah Islam. Selanjutnya, negeri-negeri yang termasuk wilayah kufur kemudian dipilah lagi berdasarkan hubungan politik dan perangnya dengan negara Islam. Pemilahan ini menghasilkan kelompok negara yang berhubungan perang secara faktual dengan Islam (muhariban fi’lan), negara yang tidak sedang memerangi Islam namun potensial untuk memerangi Islam (muhariban hukman) dan negara kufur lain yang berada pada posisi netral yang memungkinkan negara Islam membuat perjanjian kenegaraan dengannya.
Munculnya status negata-negara tersebut akan menentukan pola hubungan yang terbangun selanjutnya. Kepada negara-negara yang secara nyata memerangi kaum Muslimin seperti AS dan Israel misalnya, hubungan Islam dengannya adalah hubungan perang, bukan perundingan apalagi kunjungan mesra. Warga negaranya pun tak boleh masuk dalam wilayah Islam. Adapun untuk negara dengan status berpotensi memerangi Islam seperti Jerman atau Cina misalnya, makan tidak ada hubungan diplomatik atau ekonomi dengan negara-negara ini. Namun, warga negara mereka boleh masuk.ke wilayah Islam dengan visa sekali jalan (single entry). Sementara iti, hubungan kerjasama diplomatik ataupun ekonomi bisa dilakukan dengan negara-negara yang sudah mengikat perjanjian dengan Islam.
Pengaturan hubungan luar negeri serta sistem politik dan ekonomi Islam semacam ini membawa Islam pada situasi hubungan luar negeri yang elegan. Tidak murahan, apalagi sampai Tersandera. Bagi Islam, meminta bantuan negeri-negeri yang memerangi Islam adalah bentuk bunuh diri politik. Karena itu, wibawa kaum muslimin akan terjaga dan negara menjadi mandiri. Rasulullah saw. juga bersabda: “Janganlah kalian mencari penerangan dengan api kaum Musyrik. (Hr. an-Nasa’i). Islam sudah mencukupi kebutuhan bernegara umat muslim, karena itu tak perlu mengenalkannya dengan kacamata kapitalis. Wallahu a’lam Bishawwab.
Oleh: Wulan Amalia Putri, SST (Staf Dinas Sosial Kab. Kolaka)
