SULTRAKINI.COM: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Selasa (30 Mei 2017), melantik Dr Abdul Kadir M.Pd sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Tenggara menggantikan Ali Irwan yang kini menjabat Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag.
Bersamaan dalam pelantikan itu adalah 19 orang pejabat eselon dua lain, diantaranya Kakanwil Kemenag Kemenag Provinsi DI Yogyakarta atas nama Muhammad Luthfi dan Kakanwil Kemenag Provinsi NTB atas nama Nasaruddin.
Selebihnya adalah pejabat di lingkup kantor Kemenag seperti, Ali Rokhmad sebagai Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenag, Afrizal Zein sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setjen Kemenag, Kusoy sebagai Irjen Wilayah I pada Itjen Kemenag RI, dan M Mudhofir sebagai Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu Setjen Kemenag.
Hadir dalam pelantikan adalah Sekjen Kemenag Nur Syam, Dirjen Pendis Kamaruddin Amin, Kabalitbang dan Diklat Kemenag Abd Rahman Masud, serta pejabat eselon I dan II Kementerian Agama.
Abdul Kadir adalah dosen Institut Agama Islam Negeri Kendari yang juga menjabat sebagai Ketua Senat IAIN. Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sultra tersebut mempunyai sejumlah pengalaman kepemimpinan, diantaranya pernah menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra.
Namun demikian, jabatan sebagai Kakanwil Kemenag Sultra dapat dipastikan atas pertimbangan kepentingan politik atau golongan tertentu. Karena jabatan tersebut merupakan jabatan karier yang terbuka bagi setiap ASN sepanjang memenuhi kompetensi.
“Saya pastikan bahwa seluruh pengambilan keputusan dan pertimbangan pengangkatan pejabat bebas dari kepentingan politik atau kepentingan golongan,” tegas Menag pada pidato pelantikan pejabat Eselon II di gedung Kemenag, Jakarta, Selasa (30 Mei 2017) siang.
Menag menitipkan lima pesan kepada para pejabat yang dilantiknya itu. Pertama, setiap pejabat membawa nama baik dan marwah Kemenag di tengah masyarakat. Kedua, pejabat harus memiliki komitmen moral dan komitmen professional dalam mengemban tugas.
“Disadari atau tidak, jabatan di tangan orang yang amanah akan mendatangkan kemaslahatan. Sebaliknya, jabatan di tangan orang yang serakah dan tidak amanah akan menjadi musibah,” terangnya.
Ketiga, pengabdian harus berbanding lurus dengan jabatan yang diemban. Bekerja adalah ibadah dan jabatan adalah amanah. Keempat, pejabat harus dapat membuat terobosan inovatif untuk perbaikan, khususnya untuk perbaikan tatalaksana, birokrasi, perencanaan program, dan anggaran.
Pesan kelima, khusus disampaikan kepada pejabat eselon II pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Menag meminta agar dapat bergerak cepat, melaksanakan tugas sesuai aturan UU dan mempercepat pemenuhan regulasi yang diperlukan.
