SULTRAKINI.COM: Berdasarkan penyampaian Menteri BUMN Erick Thohir pada Jumat (22/11), Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sudah diputuskan menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina. Tinggal menunggu pengesahannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang rencanannya digelar Senin (25/11/2019). Pasca RUPS tersebut, BTP alias Ahok sudah bisa langsung bekerja.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman, menilai bahwa keputusan pengangkatan Ahok yang telah melalui Tim Penilai Akhir (TPA) setidaknya bisa memutus pro kontra yang terjadi di tengah-tengah publik belakangan ini terkait layak atau tidaknya BTP menduduki jabatan Komut Pertamina.
“Berdasarkan UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003, pasal 31 menegaskan komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan persero, serta memberikan nasehat kepada direksi. Ini artinya BTP akan menjadi “ketua kelas” di Pertamina,” ungkap Erwin Usman melalui pernyataan pers tertulisnya, Sabtu (23/11/2019).
Erwin menilai dalam posisi sebagai pimpinan kolektif dewan pengawas jalannya keseluruhan operasional perusahaan, BTP diharapkan dapat mendorong budaya bersih, transformatif dan efisiensi dalam manajemen Pertamina.
Juga termasuk terus memastikan ‘pat gulipat’ dan ‘pemburu rente’ dalam tata kelola migas yang beberapa waktu lampau jadi perbincangan publik dikikis habis.
“Masuknya BTP juga diharapkan dapat mendorong lebih cepat inovasi, kolaborasi, terobosan dan pembaruan teknologi dalam pembangunan infrastruktur migas untuk berkontribusi mencapai target lifting minyak nasional 1 juta barel per hari,” ucap Mantan Aktivis 98 itu.
Selain itu, Direktur Eksekutif LBH Buton Raya itu menganggap upaya penemuan ladang migas super jumbo (giant discovery) yang saat ini sedang dijalankan, diharapkan mencapai hasil yang optimal. Demi tercapainya ketahananan energi nasional.
“BTP dan jajaran Pertamina memikul harapan publik. Adanya wajah baru di hari baru akan ada harapan baru,” pungkasnya.
Laporan: Hasrul Tamrin
