SUARA

Jembatan Ameroro akan Dilebarkan, Ridwan Bae: Kementerian Cek Betulkah Tambang Penyebab Banjir Konawe?

SULTRAKINI.COM: KONAWE – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama anggota Komisi V DPR RI, termasuk Ridwan Bae di dampingi Gubernur Sultra Ali Mazi meninjau jembatan Ameroro di Kabupaten Konawe, Kamis (20/6/2019).

Kunjungan kerja rombongan Kementerian PUPR bersama Pemprov Sultra, disambut Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara, Ketua DPRD Ardin, Kapolres Konawe AKBP Muh Nur Akbar, dan sejumlah kepala SKPD.

Personel Polres Konawe dibantu Satpol PP nampak hadir memberikan pengamanan di lokasi pantauan jembatan yang sempat terputus itu akibat banjir.

Basuki menjelaskan, keberadaannya di bendungan Wawotobi, dimana di hulunya terdapat jembatan Ameroro. Jembatan ini, kata dia lebih kecil dari pada lebar bendung Wawotobi.

“Kita akan lebarkan minimal sama dengan bendung ini, sehingga ruang basa sungainya tidak dicekik seperti yang sekarang ini. Mudah-mudahan tahun ini ada kegiatan yang berlangsung karena kerangkanya sudah ada. Nanti pak Dirjen akan melakukan desain bird sehingga lebih cepat ini Ameroro. Saya kira yang utama itu akan kita tangani segera. Pastinya semua sesuai atas arahan dan izin Komisi V DPR RI sebagai mitra kami,” jelas Basuki di Konawe, Kamis (20/6/2019).

Ridwan Bae berharap, dampak banjir di beberapa kabupaten Provinsi Sultra segera teratasi. Serta berterimakasih kepada Basuki Hadimuljono telah berkunjung ke Sultra.

Menurut dia, penanganan banjir di Sultra perlu ditinjau tujuh menteri. Pertama, menteri PUPR menangani infrastrukturnya harus segera menyelesaikan itu. Kemudian, menteri sosial dan pertanian yang sudah turun, tidak boleh memberi bantuan berupa uang tunai, namun harus menangani permasalahan yang ada.

yamaha

“Terimakasih kepada Menteri PUPR dan seluruh jajarannya betul-betul perhatian. Setelah kita mengadakan rapat di Komisi V dan beliau ikut bersama-sama kami di sini. Tugas dewan kan dalam persoalan penganggaran dan pengawasan,” ujarnya.

Ketujuh menteri itu juga diharapkan meninjau kembali izin-izin di wilayah Konawe sehubungan layak tidaknya.

“Kementerian SDM juga harus turun. Apapun alasannya di sini itu ada tambang bahwa benar atau tidak tambang itu mempengaruhi banjir kita tidak tahu. Tapi perlu di dalami,” lanjutnya.

Begitu juga kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus turun mengamati secara bersama-sama di wilayah Konawe.

“Kasian menteri PUPR sudah mengeluarkan uang rakyat begitu banyak. Kalau diperbaiki dan nantinya banjir lagi, tidak akan ada manfaatnya,” tambah Ridwan.

“Kita harap ini bisa tuntas. Apa yang telah dilaksanakan menteri PUPR dalam menyelesaikan infrastruktur dapat terselesaikan dengan baik dan masyarakat di Sultra bisa aman,” sambungnya.

Laporan: Ulul Azmi
Editor: Sarini Ido

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.