SUARA

Kades Toolawawo Dianggap Abaikan Program Usulan Warga, Prioritaskan Tak Penting

SULTRAKINI.COM: KONAWE – Kepala Desa Toolawawo, Kecamatan Lalonggasu Meeto, Kabupaten Konawe dinilai menjalankan kebijakan yang mengabaikan aspirasi warganya. Juariah Hamai, dinilai lebih memprioritaskan program tak penting ketimbang program yang lahir dari hasil musyawarah desa (Musdes).

Kepada SultraKini.Com, salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Amirun membeberkan hal tersebut. Ia mengungkapkan pada musyawarah desa tahun 2017, BPD mengusulkan program pengerukan pelabuhan. Saat dirangking, program tersebut menjadi prioritas untuk dikerjakan dengan menempati nomor urut pertama. Namun lain yang diprioritaskan, lain pula program yang kemudian dikerjakan.

“Saat itu kami (BPD, red) hearing Kadesnya. Di situ kami cuma kasih teguran. Namun teguran itu diabaikan,” katanya melalui sambungan WhatsApp, Kamis (17/5/2018).

Tahun 2018 lanjut Amirun, sepak terjang Juariah dalam mengeluarkan kebijakan pelaksanaan program makin parah. Di antaranya, tidak melakukan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (musrenbang) usai pelaksanaan Musdes. Berbagai usulan warga, hanya program Bumdes dan sarana olahraga yang kemudian masuk dalam program akan direalisasikan. Itu pun bukan prioritas.

Amirun pun memperlihatkan foto baliho papan informasi program pembangunan Desa Toolawawo tahun 2018 berdasarkan hasil Musdes. Di situ tertera, lima program desa dengan total anggaran Rp 648,8 juta.

yamaha

Di urutan pertama ada program pembangunan gedung sanggar pelatihan dengan anggaran Rp 278,6 juta, urutan kedua drainase 278 meter dengan anggaran Rp158,8 juta. Ketiga, program sarana prasarana olahraga senilai Rp 17,8 juta. Keempat, program rehab rumah sehat senilai Rp 73,4 juta. Kelima, program BUMDes dengan anggaran Rp 120 juta.

“Program urutan satu, dua dan empat itu bukan prioritas. Bahkan yang nomor urut satu itu bukan usulan warga,” jelasnya.

Amirun juga mengungkapkan, bendahara desa saat ini telah mengundurkan diri. Diduga hal tersebut dikarenakan oleh Kades yang ingin mengelola anggaran desanya sendiri.

Selain itu, Kades yang bersangkutan juga sedang membangun tirani keluarganya di pemerintahan desa. Hal itu dibuktikan dengan penunjukan suaminya sendiri, Abdul Haris sebagai Ketua BUMDes.

“Ketua BUMDesnya juga suaminya sendiri,” tandasnya.

 

 

Laporan: Mas Jaya

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.