SULTRAKINI.COM: KENDARI – Aliansi Pemerhati Masyarakat Sulawesi Tenggara (Ampara-Sultra) menuding Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra melakukan penyelewengan dana bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Damsid diduga melakukan tindak pidana korupsi melalui bantuan PKH, PKM, dan desa vokasi, karenanya banyaknya PKBM penerima bantuan, fiktif adanya.
Korlap Ampara Sultra, Filman Ode mengatakan, dugaan itu ditemukan dalam hasil penelusuran dan investigasi Ampara Sultra. Mereka menemukan beberapa lembaga penerima bantuan tersebut, fiktif. Lembaga penerima bantuan tersebar di Wakatobi, Muna, Konsel, Kolaka, Konawe, Buton, Kolaka Utara, Baubau, Busel, serta kabupaten yang di Sultra telah mendapatkan bantuan ini.
\”Kami duga hampir 90 persen lembaga-lembaga yang menerima bantuan PKH, PKM, dan desa vokasi diduga fiktif. Anggaran daripada bantuan ini sangat fantastis, mencapai angka puluhan miliar per tahun,\” ujar Filman Ode saat menyampaikan pernyataannya di DPRD Provinsi Sultra, Senin (25/4/2016).
Karenanya, Ampara mendesak Kejati Sultra untuk segera melakukan penyidikan dan penyelidikan atas dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan Kadis PK Provinsi Sultra.
Mereka juga mendesak BPK RI kantor wilayah Sultra segera melakukan audit kembali atas dugaan kasus korupsi tersebut. Ampara juga meminta DPRD Provinsi Sultra segera membuat pansus terkait dugaan kasus korupsi itu, serta mendesak Gubernur Sultra segera mencopot Kadis PK Provinsi Sultra agar tidak menggunakan jabatannya dalam mengintervensi proses hukum yang berlangsung.
\”Ampara Sultra sangat yakin bahwa ada dugaan keterlibatan Kepala Dinas PK Provinsi Sultra (Damsid.red) dalam praktek dugaan korupsi tersebut,\” ujar Filman Ode.
Sayangnya tuntutan Ampara ini belum mendapat respon dari DPRD sebab para wakil rakyat itu tengah berada di Kabupaten Kolaka dalam rangka perayaan HUT Sulawesi Tenggara ke 52 tahun.
Editor: Gugus Suryaman
