Kakanwil Kemenkumham Sultra Ingatkan Operator Bekerja Lebih Keras

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rekonsiliasi data laporan keuangan di salah satu hotel Kendari, Senin (13/1/2020). Kegiatan ini untuk menghimpun, mengkompilasi, menganalisa dan menelaah serta melakukan verifikasi tentang kesesuaian penyajian dan kecukupan dalam penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kanwil) Kemenkum HAM Sultra.

Selain itu, kegiatan ini pula sebagai acuan data dukung bahan dan informasi dalam membentuk laporan keuangan di tingkat wilayah.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Sofyan, mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang disusun merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dikelolah oleh instansi pemerintah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara.

“Laporan keuangan hendaklah disusun secara akurat, transparan, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP). Melalui proses rekonsiliasi yang kita laksanakan saat ini dapat diketahui secara pasti tingkat akuntabilitas dari apa yang telah kita laksanakan selama tahun anggaran 2019,” tuturnya saat membuka kegiatan tersebut. (13/1/2020).

Kegiatan ini, lanjut Sofyan, bertujuan untuk menghindari terjadinya perbedaan penyajian nilai aset yang terdapat dalam neraca, neraca percobaan dengan laporan SIMAK BMN.

Fortune

Proses penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berjenjang mulai tingkat satuan kerja selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) ke tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) lalu digabungkan lagi ketingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UPPA-E1) lalu dari Eselon I digabungkan lagi ketingkat kementerian selaku Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).

Sofyan berpesan kepada seluruh peserta untuk lebih bekerja keras lagi agar mampu mempertahankan opini wajar tanpa lengecualian (WTP) atas penilaian laporan keuangan.

“Saya berharap banyak pada semua operator untuk bekerja keras, bekarja lebih cepat lagi tapi tetap akuntabel sehingga kedepan kementerian kita mampu mempertahankan opini WTP secara berturut-turut untuk keenam kalinya,” harapnya.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJBP) Sultra, seluruh Kepala Divisi Jajaran Kemenkumham Sultra, serta para Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi lingkup Kanwil Sutra. Sementara untuk peserta berjumlah 43 orang, terdiri dari 28 orang dari UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi dan 15 orang berasal dari internal Satker Kantor Wilayah. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari hingga 15 Januari 2020.

Laporan: La Niati
Editor: Habiruddin Daen
g

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.