SULTRAKINI.COM : KENDARI – Korps polisi penegak perda, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Polisi Pamong Praja (Pol PP), kerap diidentikan sebagai pasukan penggusur pedagang kaki lima (PKL), atau penghalau demostrasi di Kantor Walikota Kendari.
Sebutan ini bukan tanpa alasan, pasalnya dalam kerjanya Pol PP memang sering melakukan pembongkaran dan penggusuran lapak pedagang yang disinyalir melanggar perda, serta menghalau maka aksi demonstrasi. Karena tugasnya, hal ini membuat citra Pol-PP buruk dimasyarakat terutama para pedagang.
Untuk menghilangkan pandangan buruk tersebut, satuan Pol-PP Kota Kendari berencana menambah anggota di pasukan penegak perda ini, namun yang berjenis kelamin perempuan.
Hal tersebut, merupakan satu upaya untuk mengutamakan teknik bernegosiasi, dengan cara merayu dan membujuk, dalam penertiban masyarakat seperti para pedagang liar sebelum dilakukan tindakan penggusuran.
Kepala Satuan (Kasat) Pol-PP Pemkot Kendari, Heryanto Sada, menjelaskan pada SULTRAKINI.COM, butuh Pol-PP wanita yang akan dididik dan dilatih secara khusus untuk bernegosiasi, \”Karna kalau perempuan itu cenderung pembawaannya lebih halus dibanding pria yang agak kasar, makanya saya butuh Pol-PP wanita, terutama yang cantik.\” ujarnya kepada SULTRAKINI.COM
Dengan kurangnya Pol-PP wanita, kini juga menjadi keluhan Heryanto Sada, hingga saat ini Pemkot Kendari hanya memiliki Pol-PP wanita sebanyak 20 orang saja, padahal yang ia butuhkan seharusnya mencapai 50 orang, dengan begini berarti Pemkot kendari masih kekurangan 30 pesonil lagi.
\”Jadi saya berharap sebenarnya 1 kelurahan itu ada satu bakal calon Pol-PP wanita yang nanti akan kita seleksi,\” tambah Heryanto Sada.
Namun rupanya hal tersebut terkendala permasalahan dana, menurutnya untuk menambah personil sebanyak 30 orang saja itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. \”ya, kurang lebih sekitar Rp500 juta-lah pertahunnya.\” tutupnya.
