SULTRAKINI.COM:COM: KENDARI – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sulawesi Tenggara, Rasyid memilih keluar ruang saat rapat pembahasan jasa pemeliharaan pimpinan dan anggota DPRD Sultra yang dihadiri BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Prodia Kendari, dan PT Optima Rapha Medika, Rabu (15/1/2020).
Rasyid keluar ruangan saat pihak BPJS akan memberikan sosialisasi pelayanan kesehatan kepada anggota dewan. Dalam rapat ini, BPJS diundang sebagai salah satu calon penjamin kesehatan anggota legislatif Sultra.
Keputusannya meninggalkan ruang rapat sebagai bentuk kekecewaan atas buruknya manajemen pelayanan kesehatan BPJS terhadap masyarakat secara nasional dan khususnya Sultra.
Selain itu, forum tersebut hanya membahas jaminan kesehatan anggota dewan, tidak membahas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Sultra secara keseluruhan.
“Ini adalah bentuk protes saya sebagai perwakilan masyarakat Sultra kepada BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan atas buruknya manajemen pelayanan kepada masyarakat Sultra,” ucap Rasyid di Sekretariat DPRD Sultra, Rabu (15/1/2020).
(Baca juga: Anggota Dewan Di Sultra Kini Dilindungi BP Jamsostek)
Rasyid mengaku bukannya tidak sepakat terhadap rapat itersebut, ia hanya kecewa terhadap pelayanan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Masyarakat selama ini, kata dia, masih banyak yang ingin berobat tetapi terganjal prosedural BPJS yang terbelit-belit.
“Saya keluar dari forum rapat ini, nanti selesai penjelasan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan baru saya dikabari untuk mendengarkan penjelasan Prodia Kendari dan PT Optima Rapha Medika,” tambahnya.
Selain buruknya manajemen pelayanan kesehatan, Rasyid menyoroti utang BPJS di RSUD Bahteramas dan RSUD lainnya yang tidak kunjung diselesaikan.
Menurutnya, buruknya pelayanan kesehatan selama ini karena manajemen BPJS yang buruk.
“Gaji mereka (pimpinan BPJS) ratusan juta, sementara manajemen pelayanan sangat buruk,” ujarnya.
Laporan: La Niati
Editor: Sarini Ido
