Kemenkeu Puji Tata Kelola Keuangan Pemkab Bombana

SULTRAKINI.COM: BOMBANA – Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengapresiasi kinerja tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Apresiasi disematkan sebab daerah yang dinakhodai Tafdil itu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh mulai 2013.

Apresiasi disampaikan langsung oleh Kepala Kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara, Arif Wibawa mewakili Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani kepada Bupati Bombana Tafdil di Aula Rujab Bupati Bombana pada Senin, 12 Oktober 2020. Apresiasi diberikan, berupa penghargaan dan plakat cenderamata.

“Penghargaan ini merupakan bukti apresiasi penuh menteri keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana atas kecepatan disertai tata kelola yang baik untuk urusan keuangan daerah,” ujar Arif Wibawa.

Selain kecepatan, lanjutnya, Pemkab Bombana jitu dalam urusan pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah. “Akuntabilitas di setiap kegiatan hingga partisipasi pengawasan internal inspektorat dinilai aktif sehingga menciptakan kegiatan yang efektif dan efesien,” tambahnya.

Ditambahkannya, agar pemda mendapatkan opini WTP, minimal empat poin pokok harus ditunjukkan daerah, yakni pelaksanaan kegiatan Pemkab Bombana sesuai dengan standar akutansi pemerintah, kecukupan dalam pengungkapan atau kejujuran yang memadai dalam laporan keuangan, kepatuhan dalam perundang-undangan alias kegiatannya berkesesuai dengan petunjuk teknis atau regulasi yang ada, serta terkait efektivitas sebuah kegiatan.

yamaha

“Semua diungkap atau tidak ada yang ditutup-tutupi dalam pengeluaran keuangan. Itu prinsip undang-undang keuangan dan perbendaharaan. Jadi, satu rupiah pun belanja pemerintah itu diutarakan atau dilaporkan,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Bombana, Tafdil ikut berbangga atas penerimaan WTP ketujuh itu. “Ini merupakan capaian kita bersama, prestasi kita bersama. Ini kerja semua instansi, semua pegawai hingga dukungan dari pihak DPRD Bombana,” jelasnya.

Bupati dua periode itu mengatakan, WTP merupakan pengakuan negara atas kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerah dengan cara yang benar atau akuntabel. Bahkan, Pemkab Bombana mendapatkan dana Rp 51 miliar atas prestasi tersebut.

“Prestasi ini tetap kita pertahankan, jadikan semangat dalam membangun Bombana ke arah yang lebih baik lagi,” kata bupati Bombana. (B)

Laporan: Badar
Editor: Sarini Ido

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.