SULTRAKINI.COM: KOLAKA – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kolaka, Nur Syamsu, menjelaskan bahwa saat ini Kolaka memang belum mempunyai dana untuk membayarkan tagihan pencairan anggaran dari sejumlah SKPD. Kata dia, dana transfer dari pusat belum juga diterima oleh pihaknya. “Bagaimana mau dibayar kalau tidak ada uang” katanya sambil berlalu, Rabu (29/06/2016).
Hanya saja dirinya tidak merinci dana apa saja yang akan diterima Kolaka dari pemerintah pusat. “Kalau gaji 14 sudah terbayar. Yang lain memang belum, karena memang kondisi yang tidak ada uang,” tambahnya.
Hingga hari ini terlihat sejumlah bendahara dan pembantu bendahara sejumlah Dinas memproses berkas mereka di BPKAD. Hanya saja tidak ada jaminan pencairan permintaan tersebut. “Belum ada kejelasan kapan cair. Cuma disampaikan berkas disuruh kasi masuk memang,” kata salah satu pembantu bendahara yang namanya enggan disebutkan.
Dengan pengakuan kepala BPKAD bahwa saat ini pembayaran atas permintaan SKPD tidak bisa terbayarkan dengan alasan tidak adanya uang lagi-lagi menjadi tanda tanya besar. Apakah pengelolaan keuangan di Pemda Kolaka sudah profesional atau tidak.
Ketua Komisi II DPRD Kolaka yang membidangi masalah keuangan, Sainal Amrin, menjelaskan harus ada penjelasan logis dari BPKAD. “Pasti akan kita panggil nanti BPKAD ini. Harus ada alasan jelasnya kenapa uang tidak ada. Apa sebabnya dan penyelesainnya nanti,” tegasnya.
Sementara itu, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawan (LKPJ) Bupati Kolaka Tahun 2015 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kolaka diketahui terdapat SiLPA Tahun 2015 sebesar Rp13 miliar lebih. Namum, ironisnya, hingga saat ini masih terdapat puluhan miliar kegiatan pengadaan barang dan jasa belum terbayarkan.
“Inilah yang kami (fraksi PKS) pertanyakan, kenapa SiLPA ada tapi masih ada kegiatan 2015 sampai saat ini belum dibayar,” tutur Ketua Fraksi PKS, Rusman dalam rapat paripurna LKPJ kemarin.
