SULTRAKINI.COM: Ketua Dewan Pers Republik Indonesia, Yosep Adi Prasetyo, Jumat (1 Desember 2017) malam di Kendari, memandu deklarasi “Pers Sehat Pilkada Damai” yang diikuti komunitas pers, akademisi dan unsur masyarakat Sulawesi Tenggara untuk menjaga profesionalitas dan independensi pers dalam rangka Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Unsur pers yang hadir diantaranya adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari Zainal, Pemimpin Redaksi Harian Berita Kota Kendari Jumwal Saleh, Direktur SultraKini.com M Djufri Rachim, dan puluhan jurnalis di Kota Kendari.
Sedangkan unsur akademisi diantaranya adalah Prof. Dr. Eka Suaib (Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP Univerasitas Halu Oleo), Drs La Dupai, MS (dosen senior ilmu komunikasi yang juga mantan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UHO), Sumadi Dilla (Ketua Jurusan Jurnalistik FISIP UHO), Harnina Ridwan, S.Sos, M.Si (Sekjur Jurnalistik FISIP UHO) dan sejumlah dosen lainnya.
Ada enam butir yang disampaikan dalam deklarasi tersebut; pertama, bertekad menjaga roh dan nilai-nilai luhur pers Indonesia dengan cara menjaga independensi ruang redaksi dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik untuk mewujudkan jurnalisme yang sehat demi kepentingan masyarakat luas.
Kedua, bertekad mewujudkan suasana teduh menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dengan mengantrakan masyarakat untuk dapat memilih para pemimpin yang terbaik sesuai pilihan dan hati nurani masing-masing.
Ketiga, meneguhkan kembali batasan “pagar api” yang membedakan secara tegas antara berita dengan iklan atau advetorial.
Keempat, menolak pemuatan semua bentuk pernyataan orang dan berita-berita yang memuat kebencian, SARA, serta menghancurkan kredibilitas setiap calon yang akan maju dalam pemilihan umum kepala daerah.
Kelima, menolak semua bentuk hoax dan model kampanye negatif.
Keenam, mengawal dan membantu terselenggaranya Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 secara jujur dan berkualitas agar masyarakat bisa menentukan pilihannya terkait calon terbaik yang bisa memimpin dan memajukan daerah maupun Indonesia.
Dalam pengantar deklarasi, Yosep mengungkapkan bahwa sejak Pemilu 2014 dan Pilkada 2017 telah membawa Indonesia dalam situasi yang memprihatinkan dan berada di ambang perpecahan.
“Demokrasi yang berkembang ternyata hanya demokrasi politik, belum menyentuh demokrasi substansial. Sedangkan politik yang berkembang saat ini justru politik yang tidak bisa diterima oleh etik dan norma publik serta cenderung mempertontonkan akrobatik politik yang kotor dan kekuasaan yang koruptif,” ucap Yosep.
Menyikapi kondisi demikian, katanya, maka pers perlu memiliki tanggung jawab dan tidak justru berperan sekadar menjadi penabuh gendang yang kian menimbulkan kegaduhan politik.
