SUARA

Ketua PMII Desak Zuhdi Mulkian Laksanakan Musda

SULTRAKINI.COM: MUNA – Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Muna Ramadhan Ako, kembali mendesak dilakukannya segera Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia versi Umar Bonte.

Hal tersebut dipicu berdasarkan perjalanan organisasi KNPI sekarang ini, hanya menjadi eksploitasi publik dan semata-mata mencari simpatik dari pemerintah setempat. Dimana, yang seharusnya dapat memberikan contoh baik bagi seluruh OKP yang berpayungkan KNPI di Kabupaten Muna.

“Hemat saya, pemuda yang belum paham aturan main KNPI harus segera kita ingatkan dan kami sebagai organisasi besar rasakan itu adalah kondisi terburuk. Saya menilai ini tidak menunjukan keseriusan dalam ber KNPI, hanya ajang mencari perhatian pemerintah saja,” kata Ramadhan Ako kepada SultraKini.Com, Kamis (15/2/2018).

Misalnya, kata dia, dalam penyelenggaraan Musda XIII pada 24-25 Oktober 2017 lalu yang melahirkan Adi Murad sebagai ketua KNPI versi Syahrul Beddu, dianggap sangat cacat hukum sebab saat itu pasca sidang di jeda, yang kembali dilanjutkan dan sampai pada proses pelantikan justru dilakukan oleh utusan pengurus DPD KNPI Sultra yang notabene bukan pimpinan sidang yang ditunjuk oleh forum.

“Saya menilai dari kejadian itu, tidak menunjukan keseriusan ber KNPI. Dudukkan kami sebagai salah satu organisasi besar dimana? karena ketua KNPI dilahirkan oleh OKP dalam penyelenggaraan musda agar kita tidak gagal paham mengenai KNPI,” ujar Ramadhan.

Kemudian disisi lain, dia juga meminta kepada Zuhdi Mulkian sebagai karetaker ketua KNPI Muna versi Umar Bonte yang dianggap tepat memberikan contoh dalam menaungi para OKP, agar sesegera mungkin laksanakan Musda jika betul-betul serius menjalankan roda organisasi KNPI di Muna.

yamaha

Sebab tanpa adanya Musda, maka dianggap perlu jika kebenaran dan kekuatan hukumnya dipertanyakan. Hal itu tentunya sebagai keinginan para OKP yang menginginkan legalitas formal dalam berorganisasi. Apalagi organisasi KNPI yang seharusnya menjadi payung bagi OKP yang sah, legal, dan terdaftar di Kesbangpol setempat.

“Pemuda yang paham berorganisasi seharusnya bisa melahirkan sebuah solusi, serta menjadi acuan dalam tatanan bermasyarakat yang mengedepankan sebuah idealisme, bukan kepentingan,” ungkapnya.

Olehnya itu, dia berharap kepada pemerintah setempat sebagai pelindung organisasi, lebih mengoptimalkan fungsinya dan mengajak seluruh pemuda mengedepankan asas edukasi serta sebagai transpor nilai bagi masyarakat di Kabupaten Muna.

“Saya menyesali jika nama pemuda di Muna dicederao dengan kepentingan kelompok yang tidak lain memetakan keadaan pemuda di Kabupaten Muna,” tutupnya.

Laporan: Arto Rasyid

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.