Khawatir Ada Permainan, Honorer minta BKD Buka Data Ke Publik

SULTRAKINI.COM : KOLAKA – Ratusan Honorer Kategori Dua (K2) lingkup Pemda Kolaka rupanya tak patah arang untuk terus memperjuangkan nasib agar kelak menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Dibawah panji forum Honorer K2 Kabupaten Kolaka bersama LSM ForSda, puluhan honorer yang didominasi tenaga pendidik lingkup Diknas Kolaka, mendatangi Gedung Parlemen Kolaka untuk menyampaikan aspirasi mengenai kepastian nasib mereka.

 

Di DPRD Kolaka, aspirasi para tenaga honorer tersebut diterima Komisi I dan II serta dihadiri Asistem III Setda Pemda Kolaka, Ruhaedin Djamaluddin dan Kepala BKD, Mujahidin.

 

Dalam pertemuan itu, melalui juru bicara Honorer K2, Jabir mendesak agar pihak BKD bersikap transparan dalam pengusulan data sisa honorer K2 ke MenPAN dan RB yang dikabarkan akan diangkat menjadi PNS mulai tahun 2016.

 

\”Kami minta pihak BKD membuka ke publik berapa jumlah dan siapa saja honorer K2 yang diusulkan ke MenPAN tahun 2015,\” pinta Jabir.

 

Sebab, kata Jabir, berkaca pada pengusulan tahun 2013 lalu ditengarai pihak BKD melakukan manipulasi data pengusulan honorer K2.

 

\”Buktinya, ada honorer yang mengabdi di sekolah yayasan atau swasta termasuk ada yang baru mengabdi diatas tahun 2005 tapi ikut diusulkan dan dinyatakan lulus tes. Artinya saat verifikasi berkas diduga ada oknum tim verifikasi yang diduga bermainan karena honorer itu memiliki hubungan kekeluargaan. Inilah yang kami kwatirkan pada pengusulan kali ini bakal terulang lagi karena datanya tidak dipublikasikan,\” terang Jabir.

 

Atas keraguan itu, Ruhaedin Djamaluddin yang juga mantan Kepala BKD tahun 2013 – 2015 menampik tudingan adanya permainan dalam pengusulan data honorer tahun 2013.

 

\”Silahkan cek datanya di KemenPAN tidak ada data honorer K2 yang diusulkan bodong. Tim telah melakukan proses verifkasi sesuai aturan yang ada,\” jawab Ruhaedin.

 

Tentang rencana kebijakan pemerintah pusat untuk kembali mengangkat sisa honorer K2 yang akan dimulai tahun 2016. Ruhaeddin belum bisa memberikan penjelasan rinci.

 

\”Semoga saja kabar itu benar adanya. Yang pasti dari konsultasi di KemenPAN belum ada regulasi yang mengatur tentang pedoman teknis pengangkatan honorer K2. Ya kita tunggu saja seperti apa aturannya,\” tutur Ruhaedin.

yamaha

 

Mengenai indikasi adanya honorer K2 yang menjadi tenaga pendidik di sekolah yayasan yang diusulkan dan dinyatakan lulus dalam penerimaan CPNS tahun 2014 lalu. Kepala BKD, Mujahidin menampik tudingan itu.

 

\”Saya ini baru menjabat Kepala BKD baru sekitar enam bulan. Jadi saya tidak tau persis saat proses pengusulan data honorer tahun 2013 lalu. Tapi sepengetahuan saya tidak ada honorer yang diusulkan dari sekolah Yayasan,\” terang Mujaidin.

 

Sayangnya cecar pertanyaan para honorer kepada Mujahidin tak mendapat penjelasan detail karena mantan Kabag Hukum Setda Pemda Kolaka itu bergegas pamit meninggalkan ruang rapat dengan alasan akan berangkat ke Jakarta.

 

\”Maaf saya mohon pamit karena siang ini saya akan berangkat ke Jakarta,\” tandas Mujahidin sambil berlalu.

 

Kepergian Mujahidin sontak sempat membuat gaduh suasana pertemuan. Beberapa honorer bahkan meneriakinya, bahwa kepergiannya merupakan upaya untuk menghindari kebohongannya terbuka di publik.

 

\”Alasan saja itu supaya menghindar pertanyaan kami. Dia (Mujahidin. Red) bilang tidak ada honorer dari yayasan yang diusulkan tapi faktanya ada beberapa yang lulus tes. Ah bohong itu,\” teriak para honoriak dengan nada kesal.

 

Komisi I dan II yang menerima aspirasi itu berjanji akan melakukan pengawasan terkait data honorer K2 yang kembali diusulkan ke KememPAN dan BKN. Bahkan para wakil rakyat itu mengusulkan kepada pihak BKD untuk melakukan verifikasi ulang.

 

\”Supaya transparan sebaiknya dilakukan berifikasi ulang dengan cara melibatkan pihak anggota dewan dan perwakilan masyarakat. Kalau ditemukan ada honorer yang tidak memenuhi syarat tidak ada alasan harus dihapus dari daftaf usulan,\” tegas pimpinan rapat, Niko Barak Sombalayu.

 

Berdasarkan Data Bace Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kolaka tahun 2013 mencatat berkisar 1.700 lebih jumlah Honorer K2. Namun setelah Kolaka Timur mekar menjadi DOB. Kini, jumlah honorer K2 lingkup Pemda Kolaka tersisa sekitar 700 lebih.

 

Dari jumlah tersebut sebanyak 510 orang berhasil lulus melalui tes CPNS formasi honorer K2 tahun 2014. Sisanya sekitar 200 lebih honorer, pihak BKD kembali mengusulkan ke KemenPAN dan BKN tahun 2015 terkait rencana kebijakan pemerintah pusat untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS dimulai tahun 2016.

 

Hanya saja kriteria pengangkatan itu, ditujukan bagi honorer yang berusia dibawah 46 tahun. Sedangkan usia 46 tahun keatas akan diberlakukan sistem kontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Kontak Kerja sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ASN nomor 5 tahun 2014.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.