SULTRAKINI.COM: KONAWE KEPULAUAN- upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), perlahan-lahan mulai dibenahi. Mulai dari pembangunan infrastruktur bangunan rumah sakit, puskesmas, pustu poskesdes dan yang tak kalah pentingnya adalah menyiapkan sumber daya kesehatan yang handal.
Wakil Bupati Konkep, Andi Muh Lutfi mengatakan, untuk pembangunan gedung rumah sakit sementara berlangsung dan tahun ini sudah bisa selesai. Begitupun dengan bangunan Puskesmas serta Poskesdes dan Pustu perlahan-lahan dibangun. Kemudian terkait petugas kesehatan baik dokter, perawat, bidan serta ahli kesehatan lainnya terus di dorong untuk memenuhi kuota serta meningkatkan kapasitas keilmuannya.
Pihaknya juga, membangun komunikasi dengan pengurus PPNI Sultra untuk mewujudkan program satu desa satu perawat. “Program ini kami anggap relevan dengan visi-misi Pak Bupati, yakni mendekatkan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Program satu desa satu perawat, sangat tepat jika diwujudkan di daerah kita ini, sebab masih banyak keluarga kita yang masih susah mengakses layanan kesehatan,” terangnya, Rabu (25/01/2017).
Dia menuturkan, para perawat yang bertugas di Konkep dipersiapkan SDMnya serta legalitasnya baik berupa surat tanda regisrasi (STR) dan syarat-syarat lainnya. Selanjutnya perawat desa nantinya, harus anak desa setempat, kalaupun tidak ada maka dicarikan perawat di kecamatan tersebut. Hal ini penting, demi mendekatkan pelayanan serta membuka peluang kerja masyarakat.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPNI Sultra, Heryanto mengungkapkan, program satu desa satu perawat sudah berjalan di Kabupaten Bombana serta bakal diwujudkan lagi di daerah-daerah lainnya termasuk di Konawe Kepulauan.
“Kami sudah membangun komunikasi dengan pimpinan daerah Konkep baik itu bupati, wakil bupati serta kadis kesehatan terkait program ini dan responnya mendukung dan siap diwujudkan. Hanya saja perlu disiapkan SDM perawatnya agar nanti bisa memberi layanan kesehatan secara mandiri. Sumber pembiayaannya yakni bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD),” jelasnya.
Laporan: Kalpin
