Iklan Clarion

KPK: Aparat Desa Jangan Main-main dengan Dana Desa

SULTRAKINI.COM: KOLAKA – Komisi Pemberantasan Korupsi RI monitoring dan evaluasi pencegahan tindak pidana korupsi terintegrasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Kamis (2/8/2018).

Koordinator wilayah Sultra KPK RI, Hery Nurudin, mewanti-wanti aparat desa di Kolaka untuk menggunakan dana desa sebagaimana peruntukkannya. Termasuk transparansi penggunaan anggaran kepada publik. Mulai dari perencanaan alokasi anggaran, program desa yang dianggarkan, sampai pertanggungjawabannya.

“Harus dipampang dalam bentuk baliho, kemudian penggunaanya juga harus dipublikasi, digunakan untuk apa sesuai tidak dengan musrenbang desa dan yang terpenting pertanggungjawabannya harus terpublikasi ke masyarakat. Kalau tidak laporkan ke kami, biar aparat hakum lain yang turun. Jadi kepala desa jangan main-main dengan dana desa,” kata Hery Nurudin, Kamis (2/8/2018).

Semua uang negara akan dikontrol dan dievaluasi oleh negara. Aparat desa bisa saja kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) apabila pelanggaran tercium KPK.

“Saya sudah sampaikan, pimpinan mengarahkan kami mendampingi untuk pencegahan 1 atau 2 tahun tidak ada progres yang baik, penindakan yang akan masuk bisa jadi hattrick yang ke tiga OTT bisa terjadi,” ucap Hery Nurudin.

Bupati Kolaka, Ahmad Safei, menegaskan setiap satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten sampai kelurahan/desa, berhati-hati menggunakan anggaran daerah. Serta segera mengintegrasikan dan memaksimalkan dengan sistem atau aplikasi yang telah disediakan pemerintah daerah.

“Ini bisa jadi ancaman, maka sekali lagi saya ingatkan semua harus terintegrasi dengan sistem, bukan mengada- ada lagi, sedangkan sudah memakai sistem atau aplikasi masih ada kemungkinan diapa-apain, Saya harap, ikhlas setulus hati tidak ada lagi persekongkolan jahat,” kata Safei di ruangan Sasana Praja Pemkab Kolaka.

Kunjungan KPK juga membahas hal-hal yang menjadi prioritas perhatian Pemkab Kolaka, di antaranya perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PPTSP), tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), manajamen aset daerah, dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

“Memang banyak perbaikan-perbaikan dan catatan yang mesti dioptimalisasi oleh Pemda, supaya progresnya lebih cepat. Kami berharap, Kolaka menjadi contoh untuk kabupaten-kabupaten lain karena dari sisi APBD juga besar, daerahnya juga bagus mestinya ini jadi Benchmark untuk pemkab-pemkab yang ada di Sultra,” tambahnya.

Laporan: Zulfikar
Editor: Sarini Ido

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.