SULTRAKINI.COM: KONAWE – Momen peringatan hari antikorupsi se-dunia pada 9 Desember, diperingati sejumlah aktivis di Kabupaten Konawe, Selasa (11/12/2018). Massa yang menamakan diri Konsorsium Pemerhati Kebijakan Daerah menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Konawe.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ‘main’ ke tanah kerinduan Konawe. Menurut mereka ada banyak dugaan penyimbangan keuangan daerah yang hingga kini belum tersentuh proses hukum.
Beberapa dugaan kasus korupsi yang disinggung adalah penerbitan izin-izin tambang, pengelolaan dana jaminan reklamasi tidak transparan, pengelolaan keuangan daerah yang dinilai amburadul yang membuat kas daerah selalu defisit.
“Belum lagi, adanya DAK sertifikasi guru sebesar Rp 34 M pada 2015 yang dialihkan ke tempat lain dan tidak jelas peruntukannya. Dan juga adanya temuan BPK di Perusda Konawe yang menunjukkan adanya dugaan praktik penyelewengan di sana,” ujar Ilham Saputra, salah satu koordinator aksi.
Atas banyaknya dugaan pelanggaran tersebut, massa menuntut tiga hal, yakni meminta KPK segera memeriksa bupati Konawe terkait persoalan yang diadukan; meminta Pemda Konawe trasparan terkait hasil pajak perusahaan pertambangan dan perkebunan yang ada di Konawe, serta dana jaminan reklamasi yang disetor oleh oleh pemilik IUP.
“Kami juga meminta bupati untuk menjelaskan kepada masyarakat umum, terkait pengelolaan kas daerah dan defisitnya,” tegasnya.
Demo yang berlangsung di pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe itu sempat ricuh. Massa terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga, saat hendak merangsek masuk ke dalam kantor bupati. Setelah tak ada yang menerima massa, konsorsiumpun melanjutkan aksinya ke Kantor Kejaksaan Negeri Konawe.
Laporan: Mas Jaya
Editor: Sarini Ido
