Kursi Ketua DPC Gerindra Kolaka Digoyang

SULTRAKINI.COM : KOLAKA – Posisi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Kolaka, Yusnan Gultom, tengah dipersoalkan sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC).Dari 12 PAC di Kolaka, sebanyak 8 PAC mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Yusnan Gulton. Tentang adanya gerakan yang berpotensi menggulingkan Yusnan, dibenarkan oleh Bendahara DPC Gerindra Kolaka, Hamzah.\”Benar, ada 8 PAC yang mengajukan surat mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan pak Yusnan Gulton selaku Ketua Gerindra Kolaka. Surat itu, telah dikirim ke DPP dan ditembuskan ke DPD Gerindra Sultra,\” ujar Hamzah beberapa waktu lalu.Dijelaskan Hamzah, alasan ke-delapan PAC itu karena Yusnan Gulton dinilai gagal mengelola infrastruktur partai, baik dilevel kabupaten hingga ditingkat desa/kelurahan.\”Dalam surat pernyataan mosi tidak percaya itu, 8 PAC itu menyoalkan keseriusan pak Yusnan selaku Ketua DPC Gerindra Kolaka untuk memfasilitasi terbitnya surat keputusan pengurus PAC yang sampai sekarang belum dipegang para PAC,\” terang Hamzah mengutip tuntutan 8 PAC.Begitu pula dalam hal pengelolaan anggaran partai. Hamzah juga turut menyorotnya. Kepada awak media, Hamzah membeberkan bahwa selama Yusnan menahkodai Gerindra Kolaka, dalam hal pengelolaan keuangan partai dinilai kurang transparan dalam penggunaannya.\”Posisi saya ini sebagai bendahara umum DPC Gerindra. Tapi terkait dengan pengelolaan dana, saya jarang dilibatkan. Bahkan dana bantuan parpol dari Pemda hanya ketua (Yusnan Gulton) dan sekertarisnya saudara Abdu yang mengetahui penggunaannya. Itu pun dicairkan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tanpa sepengetahuan saya sebagai bendahara,\” beber Hamzah.Karena itu, lanjut Hamza, sangatlah wajar bila muncul reaksi dari kader partai yang tak menginginkan lagi Yusnan menahkodai Gerindra Kolaka.Terkait tuntutan PAC dan statement Hamza, rupanya mendapat penjelasan berbeda dari Sekertaris DPC Gerindra Kolaka, Abdu Muhammad.Menurut Abdu, 8 PAC yang mengirimkan surat mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Yusnan Gultom ke DPP Gerindra, dipastikan tidak memiliki dasar hukum untuk merepresentasikan pengurus PAC.\”Setelah dikonfrontir nama-nama pengurus yang membubuhi tanda tangan surat pernyataan mosi tidak percaya itu, ternyata bukan pengurus PAC resmi. Bahkan disinyalir tanda tangan banyak yang direkayasa. Karena itu, pihak DPP tidak merespon surat yang dilayangkan dengan mengatasnamakan delapan PAC Gerindra Kolaka,\” terang Abdu saat dikonfirmasi via ponselnya.Sedangkan soal pengelolaan dana partai yang disinyalir Hamzah tidak transparan, Abdu pun menampiknya.\”Ah itu hanya mengada ngada saja. Tidak mungkinlah uang bisa dicairkan dari bank kalau slip penarikan tidak ditanda tangani oleh bendahara. Dan, mengenai penggunaan dana bantuan partai semua jelas dirincikan dalam laporan penggunaan dan pertanggungjawaban yang juga telah ditanda tangani oleh Hamzah selaku bendahara partai. Jadi, tuduhan itu sangat tidak berdasar,\” terang Abdu.Bahkan Abdu mempersilahkan bagi kader partai yang melakukan gerakan baru untuk menggulingkan kepemimpinan partai yang resmi, agar meninggalkan partai karena  dinilai melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. (B)Editor: Gugus Suryaman

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.