Pilkada koltim

Lingkar Pemuda Sultra Bedah Pendistribusian dan Manfaat BST Lewat Webinar

SULTRAKINI. COM: KENDARI – Lingkar Pemuda Sulawesi Tenggara (Sultra) membedah efektivitas pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap masyarakat penerima manfaat yang terdampak Covid-19 di Sultra melalui webinar, Sabtu (7/11/2020).

Dengan menghadirkan pemateri yang kompeten dibidangnya sebagai narasumber yakni Kepala PT Pos Kendari Surya Hambali, Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Kendari Sri Nursamdewi, Akademisi UHO Pendais Hak, dan Pegiat Pemberdayaan Masyarakat Sultra LM. Syamsul Kaidah, Lingkar Pemuda Sultra mengulik satu persatu masalah dan manfaat BST.

Kepala PT Pos Kendari, Surya Hambali mengatakan realisasi Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap tiga sampai dengan delapan di Kota Kendari telah mencapai 81 persen lebih.

“Kami ucapkan terimakasih kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota KendariKendari dan Puskesos yang selalu melakukan koordinasi dalam memberikan data penerima BST di Kota Kendari. Sehingga proses penyalurannya tepat sasaran,” kata Surya Hambali.

Kepala Dinas Sosial Kota Kendari diwakilkan oleh Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Kendari Sri Nursamdewi, menyebut penyaluran BST kepada masyarakat berpedoman pada petunjuk dari Menteri Sosial (Mensos) RI. Namun, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan pihak PT Pos agar menambah loket pembagian BST untuk mengurangi antrian masyarakat ditengah .

“Untuk data penerima BST, kami selalu koordinasi dengan RT/RW, kemudian kelurahan sampai dengan Puskesos. Sehingga datanya tidak salah. Paling tidak bantuan itu bisa menjadi penyambung hidup dimasa Pendemi saat ini,” ujarnya.

Pegiat Pemberdayaan Masyarakat Sultra, LM. Syamsul Kaidah menilai tingkat efektifitas pendistribusian BST terdiri beberapa aspek yang diliat yaitu kuantitas dan waktu.

Menurut dia, yang berhak penerima BST adalah keluarga yang kurang mampu, sehingga bisa sedikit meringankan beban ditengah kesulitan ekonomi akibat wabah pandemi. Dan dari segi kualitas, sasaran penerima manfaat merupakan masyarakat miskin tidak mampu.

“Gerakan PT Pos turun langsung pendistribusian kepada penerima manfaat langkah yang tepat,” ucapnya.

Dikatakannya, penyaluran bantuan BST yang harus diantisipasi adalah konflik. Itu tidak bisa dihindari. Namun, substansinya data dari PT Pos.

Lanjutnya, kesesuaian basis data dari berbagai instansi sangat penting karena masih ada tumpang tindih data masing-masing instansi terhadap penerima bantuan.

Pilkada

“Perlu keterlibatan dari berbagai pihak termasuk mahasiswa untuk mengawal data dan penyaluran BST agar tepat sasaran,” tambah Syamsul.

“Penanganan Covid tidak hanya fokus pada Kemensos tapi baiknya dari Kemendesa termasuk instansi terkait ikut terlibat. Sehingga dengan adanya keterlibatan semua pihak, kita bisa keluar dari permasalahan kemiskinan dimasa Pendemi,” tuturnya lagi.

Sementara itu, Akdemisi UHO Pendais Hak mengungkapkan pada zaman Presiden SBY-JK bantuan BST ini namanya BLT. Bantuan tersebut ada akibat efek domino akibat kenaikan BBM saat itu.

Kemudian di masa pemerintahan Jokowi disebut BST. Bantuan itu ada akibat Pandemi Covid-19 berdampak pada semua aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat karena oleh pemerintah harus dibatasi, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sehingga berdampak pada pola ekonomi masyarakat.

“BST diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan rentan. Tujuan BST sebagai pengaman bagi masyarakat akibat mengalami kondisi ekonomi kurang dimasa Covid-19,” ujarnya.

Ia menjelaskan, wilayah perkotaan lebih berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dibanding di desa. Dimasa Pandemi yang paling penting adalah kebutuhan pokok. Namun yang paling berdampak itu masyarakat di wilayah perkotaan.

“Hasil survei berdasarkan data kuesioner, di desa itu banyak petani. dimasa Pandemi pun mereka tetap berkebun. Di desa pun tetap ada pasar hanya saja perputaran ekonomi sangat sepi,” tuturnya.

“Dinsos harus menciptakan instrumen. Sebab, tidak aspek kontrol. Jadi kelihatan longgar apalagi di desa-desa. Misalnya aspek pendataan, meraka yang tidak punya KTP di desa bisa saja mendapatkan BST meskipun tidak punya KTP di desa itu. Karena mereka bisa membuat keterangan domisili di desa,” ulasnya.

Kemudian, aspek pencairan tidak ada masalah. Mengingat PT Pos telah melakukan tugasnya dengan tepat.

“Program ini sangat bermanfaat sekali kepada masyarakat. Dan saya rekomendasikan bantuan itu tetap lanjut. Dengan catatan harus diperhatikan semua aspek yang berhak mendapatkan bantuan. Serta ada skala perioritas untuk menghindari konflik intern atau kepentingan apalagi dimasa politik saat ini,” jelas Pendais.

Editor: Hasrul Tamrin

1 Komen
  1. Febrianty berkata

    Dengan kondisi pandemi seperti sekarang bantuan seperti ini memang sangat diperlukan apalagi untuk keluarga yang kurang mampu walaupun tidak banyak tetapi setidaknya dapat membantu mereka.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.