SULTRAKINI.COM: KENDARI – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinyatakan lolos verifikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berdasarkan pengumuman dari Kemenkumham 7 Oktober 2016 lalu.
Diungkapkan Sekretaris DPW PSI Sulawesi Tenggara, Muhammad Nuzul Qadri, di Sekretariat PSI Sulawesi Tenggara, Minggu (9/10/2016) siang, untuk lolos verifikasi Kemenkumham bukanlah sesuatu yang mudah.
Hal tersebut karena partainya harus menyiapkan berbagai syarat hingga ke tingkat kecamatan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. “Apalagi kepercayaan publik terhadap partai politik tidaklah baik. Namun, dengan kebaruan yang coba ditawarkan oleh partai ini, sehingga anggapan publik itu menjadi tantangan bagi kami,” katanya.
Untuk di Sulawesi Tenggara, katanya, PSI sendiri banyak diisi oleh perempuan. “Karena memang syarat partai harus di atas 40 persen perempuan. Kita di Sultra 48 persen pengurusnya perempuan,” jelas Nuzul.
Dari sisi usia, PSI juga membidik kalangan muda. Hal ini sesuai dengan persyaratan lain PSI yang mewajibkan pengurusnya harus di bawah 45 tahun. “Makanya kami lebih membidik kalangan muda. Kami di Sultra sendiri, pengurusnya semua di bawah 35 tahun,” beber Nuzul.
Sebagai representasi partai baru, PSI juga tidak mengakomodir eks pengurus partai lain dalam jajaran kepengurusannya. “Karena kalau sudah pernah di partai lain, pasti sudah terkontaminasi,” kata Nuzul.
Meski begitu, PSI sendiri secara nasional telah memberikan dukungannya kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tampil di Pilkada DKI Jakarta. Nuzul berdalih, partainya butuh tokoh untuk mengorbitkan PSI secara nasional. “Kita butuh tokoh secara nasional dan Ahok kami anggap merupakan representasi itu,” ujarnya.
Akan tetapi, untuk Pilkada di daerah lain di seluruh Indonesia, PSI tidak memberikan dukungan secara struktur. “Untuk di daerah, secara struktur kita tidak mendukung siapapun karena kita mau fokus dulu verifikasi di KPU,” pungkas Nuzul.
