SULTRAKINI.COM: BUTON TENGAH – Mako Brimob Polda Sulawesi Tenggara rencananya dibangun di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Hal ini ditandai dengan pemberian hibah berupa sebidang tanah dengan luas 10 hektare oleh Pemerintah Daerah Buteng kepada Polda Sultra.
Bupati Buteng yang diwakili oleh asisten 3 Asraruddin, mengatakan lahan tersebut dihibahkan oleh masyarakat kepada Pemda Buteng dan Pemda Buteng menghibahkan lahan tersebut kepada Polda Sultra untuk pembangunan Mako Brimob ke depannya.
Asraruddin berharap, lahan yang telah dihibahkan ini, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan baik, agar hadirnya Mako Brimob di Buteng dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih kondusif.
“Alhamdulillah lahan ini tidak ada masalah, semuanya sudah selesai, muda-mudahan dapat dimanfaatkan dengan baik,” ucapnya kepada Sultrakini.com, Jumat (8/11/2019).
Komandan Satuan Brimob Polda Sultra Kombes Pol Joni Afrizal Syarifuddin menjelaskan rencananya pembangunan Mako Brimob tersebut dilaksanakan pada 2021, sebab penyusunan anggaran tahun 2020 tuntas dilakukan.
“Kami akan laporkan dulu ke kapolda Sultra, kemudaian dilakukan penganggaran, mudah-mudahan tahun 2021 dimulai pembangunanya,” jelasnya saat mantau lokasi pembangunan Mako Brimob.
Menurutnya, pembangunan Mako Brimob di Kabupaten Buteng sangat strategis sebab untuk wilayah dataran Muna belum memiliki Mako Brimob, sehingga dengan hadirnya Kompi Brimod di Buteng ini dapat mempermudah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.
“Jadi ini backup-nya kepulauan Muna, kami siapkan satu Kompi yang berjumlah 150 orang,” ujarnya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemda Buteng dan masyarakat Mawasangka atas kerja sama dan kepercayaan yang diberikan kami, mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik ke depannya,” sambung.
Sementara itu Camat Mawasangka, Erika Anjasari menerangkan untuk lokasi pembangunan Mako Brimob masuk dalam wilayah Desa Wasilomata II, Balobone, Napa, Wakambangura 1 dan 2 dengan luas 10 hektare.
“Semuanya disetujui baik pemerintah desa maupun tokoh adat, dan masyarakat, Alhamdulillah tidak ada kendala dalam penghibahnya,” terangnya.
Laporan: Ali Tidar
Editor: Sarini Ido
