SULTRAKINI.COM: Satu persatu kepala daerah terjerat kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus memburu para koruptor lainnya. Meski pun tidak semua kepala daerah terjerat korupsi, nyatanya banyak yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Misalnya, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Gubernur Sultra Nur Alam, mantan Wali Kota Kendari Asrun, dan Wali Kota Kendari Nonaktif Adriatma Dwi Putra merupakan sejumlah contoh kepala daerah terjerat korupsi yang ditangani KPK.
Nur Alam, terjerat kasus korupsi atas izin usaha tambang, divonis 15 tahun penjara.
Adriatma Dwi Putra, terjerat kasus suap dana proyek, divonis 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan, dan hak politiknya dicabut selama dua tahun usai menjalani masa hukuman.
Asrun terjerat kasus serupa dengan anaknya, Adriatma. Begitu juga lama pidana penjara, denda, dan dicabutnya hak politik Wali Kota dua periode tersebut.
Mantan Bupati Konawe Selatan, Aswad Sulaiman, terjerat kasus pembangunan kantor bupati, divonis enam tahun penjara.
Mantan Bupati Kolaka, Buhari Matta, terjerat kasus jual beli nikel kadar rendah, divonis 4 tahun 6 bulan penjara.
Samsu Umar Abdul Samiun dengan jabatan Bupati Buton, periode 2017-2022, terjerat kasus suap sengketa hasil pilkada, divonis 3 tahun 9 bulan penjara.
Bupati Buton Selatan periode 2017-2022, Agus Feisal Hidayat terjerat kasus suap sejumlah proyek tahun 2018. Ia masih berstatus terdakwa.
Bukan hanya di Sultra yang kepala daerahnya terjerat korupsi. Sumatera Utara juga yang saat ini masih diperbincangkan oleh masyarakat. Pasalnya, Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu ditangkap KPK di Medan, Sabtu (17/11/2018), atas dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR Pemerintah Pakpak Bharat tahun anggaran 2018. Statusnya pun ditetapkan sebagai tersangka.
Remigo menjadi kepala daerah ke-27 yang terjaring OTT KPK pada 2018. Pemerintah pun didorong untuk melakukan evaluasi.
Jumlah kepala daerah terjerat korupsi yang terjaring OTT dari 2012 sampai 18 November 2018, yaitu dua kasus tingkat gubernur, tujuh kasus wali kota, dan 28 kasus di tingkat bupati. Khusus Januari sampai 18 november 2018, sebanyak 27 kasus OTT KPK.
Dari berbagai sumber
Laporan: Yuti Sandra J
