SULTRAKINI.COM: Pemerintah kecamatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, memfasilitasi rapat sosialisasi lanjutan kegiatan eksplorasi PT Muda Prima Insan (MPI) dengan menghadirkan masyarakat tujuh desa dan rumpun pemilik lahan di Aula Mosehe, Rabu (14/10/2020).
Meski sempat riuh karena penyatuan pendapat, namun rapat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, 7 kepala desa, KKPH unit Laiwoi Tenggara, KRPH Bondoala dan Unsur Tripika Kecamatan Besulutu, berhasil merumuskan kesepakatan diantaranya :
- Disepakati tahapan eksplorasi oleh PT Muda Prima Insan (MPI) akan dilanjutkan
- Pihak kehutanan akan kelokasi untuk menunjukan batas kawasan hutan dan HPL yang difasilitasi PT MPI dan dihadiri pihak terkait.
- Masyarakat akan memperjuangkan lokasi kawasan 670 Ha untuk mendapatkan hak ulayat.
- Pihak MPI akan menyelesaikan ganti rugi lahan yang bersertifikat dalam kawasan HPL sebelum tahapan produksi.
Dalam akhir seassion sosialisasi kedua pihak perusahaan, Camat Besulutu, Arlin L, menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut nantinya menjadi pegangan antara pihak masyarakat dan perusahaan dalam memulai aktivitasnya.
“Jadi empat poin kesepakatan tersebut nantinya menjadi pegangan antara pihak masyarakat dan perusahaan dalam memulai aktivitasnya, jangan abai, apalagi dikhianati,” ucapnya.
Perwakilan perusahaan PT MPI, Sidin, memastikan dalam perekrutan tenaga kerja akan memprioritaskan masyarakat lingkar tambang (7 Desa; Amosilu, Punggaluku, Ulupohara, Pundoho, Asunde, Waworaha, Lalowulo dan Andomesinggo) dan tidak akan memulai kegiatan produksi sebelum menyelesaikan pembebasan lahan masyarakat.
“Masyarakat tujuh desa tersebut akan menjadi prioritas kami dalam perekrutan karyawan, kami juga tidak akan memulai kegiatan produksi tanpa terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran lahan,” ucapnya.
Di tempat yang sama tokoh pemuda Kecamatan Besulutu, Muhamad Ikram Pelesa, mengharapkan semua pihak komitmen dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama pihak perusahaan dan tidak lagi membuat spekulasi bersifat provokatif yang dapat memecah-belah soloditas dan menghambat laju aktivitas perusahaan.
“Harus komitmen dengan kesepakatan yang dibuat bersama dengan perusahaan, jangan lagi ada spekulasi bersifat provokatif yang bisa buat kita pecah-belah dan menghambat laju aktivitas perusahaan,” tutupnya.
Selain Pemerintah Kecamatan Besulutu, pihak yang turut menandatangani surat kesepakatan tersebut adalah :
- Kapten Inf Raman (Danramil Sampra)
- Iptu M Adi Siswanto (Kapolsek Sampara)
- Agus, SH (KRPH Bondoala)
- Drs. H. Agusrim Liambo (KKPH Unit Laiwoi Tenggara)
- Sidin, S.Si (PT MPI)
- Jumran Paluala, SH (Ketua Asosiasi Kades)
- Indra Eka Putra, SH
- Alala Pelesa, SH
- Jaswanto, SH. (C)
Laporan: Habiruddin Daeng
