Menakar Calon Gubernur Sultra Pasca Ali Mazi

Oleh Nasir Andi Baso (Dosen Unsultra, Pengamat Kebijakan Publik dan Politik)

Saat nanti mengakhiri  tahun 2020, maka praktis masa jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara yang dipangku oleh Ali Mazi menyisahkan kurang dari 3 tahun untuk menyelesaikan kontrak politik dengan masyarakat Sultra. Amanah UU membuat Ali Mazi tidak bisa lagi untuk ikut hajatan politik tersebut. Ali Mazi sudah menjabat dua periode sebagai Gubernur Sultra. Ia sudah menjalankan tugasnya dan masyarakat tinggal melihat linimasa dalam bentuk jejak rekam kebijakannya, terutama selama lima tahun mengelola Sultra.

Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 untuk 7 kabupaten di Sultra ibarat langkah awal dan moment untuk menakar suara partai sekaligus menakar peluang tahun pilkada calon gubernur Sultra. Membaca peta politik calon gubernur ke depan, tentu tidak lepas dari hasil pilkada Desember 2020, dimana penampakkan secara kasat mata ketokohan elit politik saat ini, semuanya adalah portofolio bagi masyarakat yang bisa diakses secara bebas karena ketersediaan IT yang demikian masif.

Pesta demokrasi adalah pestanya rakyat sebagai pemilik suara, memerlukan multi disiplin ilmu normal dan abnormal untuk meraih suara terbanyak. Tetapi mungkin saja pilkada nanti antara calon dan pemilik suara akan menyesuaikan di era pandemi ini, sehingga terjadi new normal pesta demokrasi.

Secara satire sering dianalogikan demokrasi identik dengan demo crazy, karena secara empiris masyarakat telah banyak belajar pada berbagai penyelenggaraan pilkada dengan berbagai cerita miris. Kendati demikian pilkada adalah pilihan demokrasi sesuai konstitusi saat ini.

Kecerdasan berdialog masyarakat tentang politik tidak kalah dengan para pakar yang sering tampil di TV. Berbagai narasi mereka bisa berargumentasi di warung kopi yang bertebaran, di acara pesta perkawinan bisa jadi untuk tempat bertukar informasi, bahkan di acara duka saat berkumpul sering diselingi diskusi tentang politik. Hal tersebut dampak dari keterbukaan dan kebebasan dari dukungan IT telah membuat masyarakat  menikmati alam demokrasi.

Diskusi tentang pilkada banyak istilah atau pikiran masyarakat pemerhati politik praktis sering dideskripsikan dengan bebas. Misalnya untuk memenangkan pilkada yang diperlukan adalah “Logika dan Logistik” atau istilah yang lain tergantung 3 M, yakni Man, Manajemen, Money.

Keberanian untuk tampil lebih awal setidaknya secara kasat mata dan tersirat publik sudah bisa meliat, misalnya baliho yang bertebaran milik KSK juga US, termasuk seorang jenderal yang masih bertugas secara tersirat sudah memperlihatkan signal kuat. Demikian halnya para ketua partai di level provinsi misalnya LA, HRS. Tokoh masyarakat Sultra yang berada di Jakarta, seperti LI maupun RB serta RM adalah pelanggan calon gubernur yang masih harus diperhitungkan keberadaan dan kekuatan kefigurannya di mata masyarakat Sultra.

Dalam dialog bebas di masyarakat ada istilah geopolitik khas Sultra yaitu konstelasi politik daratan dan kepulauan, artinya setiap calon gubernur senantiasa mempertimbangkan ketokohan atau keterwakilan wilayah kepulauan dan daratan. Persepsi ini sudah menjadi tradisi politik kebatinan inisial tersebut diatas dipetakan maka KSK, LA adalah daratan. Sedangkan US, RB, LI adalah kepulauan, tinggal menabuh gong dan gendang “silaturahim politik” siapa dengan siapa.

Berdasarkan bisik-bisik “jin politik” telah terjadi deal antara KSK dan US, tergantung nanti siapa yang tertinggi hasil survey akhir untuk menentukan siapa yang 01 dan siapa yang 02. Tetapi analisa tentang kekuatan partai terutama pimpinan partai ditingkat provinsi ada HRS dan LA atau juga HA sebagai tiga partai terbesar pemilik kursi di DPRD provinsi juga memiliki resonansi politik yang tentu memiliki hak tertentu termasuk sang jenderal aktif yang konon sudah memiliki satu tiket partai. Kekuatan lain yang bersifat silent atau ragu-ragu adalah tokoh wanita TN dan AA juga tidak dapat diabaikan karena mereka masing-masing memiliki power tersendiri. Kekuatan lain yang harus diperhitungkan adalah paskah pilkada Desember nanti, hasilnya sedikit banyak akan mewarnai peta politik untuk menakar calon Gubernur Sultra kedepan.

Pertanyaan ambigu pasti muncul saat KSK dan US sepakat sebagai pasangan adalah kendaraan apa yang harus dilabeli? Mereka berdua dibesarkan oleh partai yang sama dimana saat ini HRS sebagai nakhoda partai. Rasanya sulit bagi HRS untuk melepas peluang di laga pilkada Gubernur Sultra yang akan datang. Diperlukan sebuah deal yang MAHAL antara KSK, US dan HRS untuk sebuah kesepakatan. Peluang LA untuk ikut dalam laga kali ini sedikit banyak akan terbaca dan terpetakan pada hasil pilkada Desember 2020, tetapi sejak sekarang calon pendamping dari kepulauan sudah pasti dalam proses menjajaki. Ada yang bertanya apakah LA dan RB berpeluang untuk bersama? Dalam politik tidak ada yang pasti, yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Bagaimana dengan sang jenderal? Sepertinya peluang di luar patron geopolitik untuk menslice tradisi tersebut masih terbuka sepanjang ada momentum yang cocok dan strategis dan terkelola maka bisa jadi konstelasi politik akan mendapat tantangan tersendiri, misalnya pasangan LA dengan sang Jenderal atau sang Jenderal dengan RB  atau LA dengan RB.

Peta politik mungkin saja semakin menarik pasca pilkada Desember ini, karena para bupati yang terpilih bisa jadi banyak berinisial R, jika para R yang terpilih maka inisial R calon gubernur semakin banyak meramaikan bursa pertarungan politik di tingkat provinsi nanti.

Tetapi akhirnya secara ideal masyarakat sangat berharap bahwa gubernur ke depan adalah gubernur yang cerdas intelektual, cerdas emosional dan cerdas spiritual melihat peluang dan potensi daerah serta tantangan SDM, tanpa embel-embel hitungan return on investmen, menampung tim sukses, mengangkut gerbong kroni serta menancapkan politik belah bambu.

Agar kepemimpinan gubernur tidak gagal paham mengarahkan nakhoda Sultra tanpa harus kita sebut sebagai gubernur gagallogy, maka saatnya masyarakat pemilik suara untuk lebih dewasa memilih pasangan gubernur dan wakilnya sebagai panutan harmonisasi politik yang menginspirasi politik yang mencerdaskan.

Di sisi lain cerita miris tentang pilkada sering dianalogikan dengan keterbukaan kalkulasi sesaat…opio…sihaee…soopea…siaga…wani pirooo? Adalah peta umpet suara yang bisa jadi liar, ini adalah kekuatan real di hari H pencoblosan, sehingga permainan logika dan logistik menjadi penentu besar kelak. ***

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.