SULTRAKINI.COM: KONAWE KEPULAUAN – Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Kabupaten Konawe Kepulauan menyimpan kesan dan pesan mendalam. Seminggu sebelum kedatangan lembaga antirasuah ini di Kabupaten Konkep, telah membuat para penyelenggara negara di daerah ini bersiap-siap.
Pembenahan kondisi kantor, berupa aksi bersih-bersih, pemasangan baliho bertuliskan ‘Stop Korupsi’ mendadak menghiasi halaman perkantoran. Rapat dadakan juga digelar Bupati Konkep, bahkan digelar simulasi pemaparan materi masing-masing dinas yang masuk delapan zona pengawasan KPK.
KPK tiba di tanah Wawonii Sabtu (21/9/2018) malam menggunakan kapal feri Bahteramas. Pagi harinya tim KPK bersama Pemda Konkep menggelar rapat bersama di aula perkantoran. Suasana perkantoran hari Sabtu itu terlihat ramai seakan menunjukan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Konkep rajin berkantor.
Dua orang Kordinator Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Sultra, Hery Nurudin dan Sugiarto duduk di depan bersama Bupati dan Ketua DPRD Konkep, Musdar.
Pembukaan awal rapat terlihat tenang dan tegang. Para ASN dan anggota DPRD Konkep yang turut hadir dalam pertemuan ini, terlihat fokus mengikuti jalannya kegiatan. Rapat dimulai pukul 08.00 Wita hingga pukul 12.00 Wita.
(Baca: KPK Sambangi Pemda Konkep)
Bupati Konkep, Amrullah memulai laporannya. Dihadapan KPK, orang nomor satu di Pulau Wawonii ini memaparkan kondisi wilayah kerjanya yang masih seumur jagung. Amrullah mengapresiasi kehadiran KPK RI guna melakukan pengawasan berbagai sektor pembangunan.
Ia yang baru saja selesai menjalankan ibadah haji menjelaskan, mengenai progres pembangunan selama tiga tahun terakhir menahkodai ‘Pulau Kelapa’. Dalam laporannya, terkait perencanaan dan penganggaran APBD selama ini menggunakan e-planning. Aplikasi ini hanya memuat RPJMD dan Renstra. Amrullah berjanji tahun depan memproyeksikan e-planning secara online dan menyeluruh pada kegiatan musrembang, pokok pikiran DPRD dan semua kegiatan penganggaran forum SKPD.
Amrullah juga menjelaskan mengenai pengadaan barang dan jasa secara mandiri melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kemudian pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, rencana aksi manajemen ASN, rencana aksi dana desa, PAD, dan pengelolaan aset daerah.
Usai sambutan, diskusi berlanjut dengan mendengarkan pemaparan kepala Bappeda, keuangan, pengawasan, ULP, perizinan, dan beberapa instansi.
Secara umum Hery Nurudin mengatakan, sebagai daerah baru sudah menunjukan angka pembangunan yang baik, namun perlu ditingkatkan lagi. Menurutnya, tujuan awal kehadiran KPK di Konkep untuk memberikan pengawasan terhadap delapan aksi pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang sudah ditandatangani pak bupati dan ketua DPRD Konkep Februari 2018.
Baik Hery Nurudin dan Sugiarto mengatakan bahwa sebagai pejabat negara jangan berpikir mengambil tapi berpikirlah memberi terhadap laju pembangunan daerah. Semuanya harus bertindak ikhlas, berintegritas dan penuh pengabdian. Jangan lagi ada bahasa mentang-mentang pejabat lalu semaunya mengaku ini proyek si anu, si itu atau proyek anggota dewan. Jangan lagi begitu, bekerjalah dengan tulus, sebab jika masih begitu KPK akan tindak tegas dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Hery mengingatkan, pihaknya lebih suka memberi training of trainer (TOT) dibanding kata OTT. Ingat, kejahatan itu bermula dari persengkokolan memperkaya orang lain dan diri sendiri. Ibarat ikan. Ikan itu yang busuk kepalanya, begitu juga kalau tindakan korupsi terjadi maka pasti dari pimpinannya.
“Kami tadi sudah menyampaikan saran dan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan. Misalkan, Dinas Perizinan sudah saya kasih catatan agar meningkatkan pelayanan. Kami juga minta pers dan seluruh elemen masyarakat mengawasi jalannya pembangunan,” katanya saat diwawancara sejumlah awak media usai meninjau Kantor Perizinan dan ULP.
Hery menambahkan, program pencegahan yang sudah disampaikan tersebut akan dilihat kembali progresnya apakah sudah berjalan baik atau tidak ada kemajuan dari Pemda untuk melakukan perubahan-perubahan.
“Monitoring dan evaluasi ini bertujuan melihat progres capaian dari rencana aksi yang sudah diprogramkan. Kita melihat keseriusan pencegahan korupsi yang sudah dibubuhkan tanda tangan pakta integritasnya. KPK ingin memastikan apakah perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasannya berjalan seratus persen rencana aksinya atau tidak,” jelasnya.
Saat ini ada delapan rencana aksi yang dinilai. Nanti tahun selanjutnya masuk monitoring aksi kegiatan lainnya. KPK ingin memastikan bahwa dalam setiap kegiatan benar-benar tidak ada perilaku korupsi. Tidak ada pejabat yang ngomong ini proyek pak dewan, ini proyek si anu dan ini itu.
“Jadi, mari kita bekerja dengan tujuan pengabdian. Biarkan kerja lelah kita menjadi lillahi taallah yang akan jadi amal jariyah kita kelak, jangan malah berubah jadi kerja jahiliah. Ingat Ancaman tindakan korupsi 20 tahun penjara,” tegasnya.
Ia berharap, kehadiran KPK di Konkep bisa merubah cara pandang para pejabat setempat dari biasa-biasa saja bekerja berubah semakin baik. Pesannya agar pejabat menjaga integritasnya dalam bekerja, berikan pengabdian terbaik kepada rakyat.
“Kesan kami terhadap daerah ini sudah bagus. Pembangunan infrastruktur sudah baik. Saya juga berpesan kepada eksekutif dan legislatif agar menjaga keharmonisan. Saya juga berpesan agar pak bupati dan wakilnya makin harmonis jangan terpecah dan kalau perlu sampai dua periode,” tambahnya.
Laporan: Kalvin
Editor: Sarini Ido
