Menyoalkan Tambang di Konkep, Bupati Tembus Rekomendasi Cabut IUP

SULTRAKINI.COM: KONAWE KEPULAUAN – Tuntutan pencabutan izin tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara tak henti disuarakan masyarakat maupun organisasi mahasiswa di daerah itu. Sikap menolak operasi tambang juga dilakukan Perhimpunan Mahasiswa dan Masyarakat Wawonii (PMMW).

Mahasiswa meminta Bupati Konkep, Amrullah membuat pernyataan tertulis menolak operasi tambang di wilayah setempat.

“Kami meminta Bupati Konkep segera membuat pernyataan menolak tambang secara tertulis,” ujar Jenderal Lapangan Mando Maskuri, Selasa (2/10/2018).

Kabupaten Konkep merupakan hasil pemekaran Kabupaten Konawe pada 2013. Di wilayah ini lebih 13 izin usaha pertambangan diterbitkan sejak 2009. Namun masyarakat menolak lantaran Konkep dengan luas sekitar 667,58 kilometer persegi tidak layak ditambang. Selain bisa berdampak kerusakan lingkungan, juga menghilangkan mata pencaharian masyarakat.

(Baca: Terancam Ditambang, Bappeda Konkep: Kata Warga Haram Masuk Di Wawonii)

Menjawab hal itu, Bupati Konkep, Amrullah membuat kesepakatan antara Pemda dan masyarakat dalam hal ini bersama sejumlah demonstran terkait persoalan tambang tersebut.

“Ini sudah ada surat rekomondasi pencabutan IUP yang bakal ditembuskan di provinsi dalam hal ini Dinas Pertambangan provinsi. Saya juga siap mangaspirasikan ke pemerintah pusat atau provinsi,” ucap Amrullah.

PMMW sebelumnya juga mengeluarkan aspirasinya menolak tambang di Konkep pada 27 September lalu. Aksi mereka juga memaksa turun bendera berah putih di Kantor Bupati Konkep hingga memicu kericuhan dengan petugas keamanan.

(Baca: Demo Tolak Tambang Turunkan Merah Putih Di Kantor Bupati Konkep, Berakhir Ricuh)

Laporan: Aldi Dermawan
Editor: Sarini Ido

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.