SULTRAKINI.COM: BUTON – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tejumlah tokoh agama di Kabupaten Buton secara tegas menolak wacana adanya aksi people power oleh sebagian kalangan untuk menolak hasil pemilu 2019.
Seperti yang dikatakan Ketua MUI Kabupaten Buton, Drs. La Jawi, bahwa pihaknya menolak secara tegas aksi massa rakyat dari sebagian kalangan untuk menolak hasil pemilu “people power”.
“Indonesia Butuh perdamaian, butuh peaceful smile (senyuman damai) untuk saling merangkul antara satu sama lain, karena pada dasarnya kita adalah satu yaitu satu dalam Indonesia,” kata La Jawi kepada Sultrakini.com, Kamis (16/5/2019).
La Jawi mengimbau, kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap bersabar menunggu hasil pemilu yang akan diumumkan oleh KPU RI pada 22 Mei 2019 mendatang. Selain itu, dirinya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu-isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan tetap menjaga NKRI.
“Mari kita ciptakan konduksifitas agar kita selalu aman, damai dan menikmati perdamaian tanpa adanya tindakan-tindakan arogan yang dapat memicu terjadinya perpecahan,” ajaknya.
Ditempat terpisah, hal sama juga dikatakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Buton, Drs. H. Rasyid Mangura. Katanya adanya wacana people power yang kini tersebar diberbagai media sosial sangat meresahkan sebagian kalangan masyarakat.
“Untuk itu, kami tidak setuju dan menolak secara tegas jika people power itu nyata dilaksanakan,” tegasnya.
Dikatakan, pemilu telas usai dan saat ini tinggal menunggu hasil dari KPU RI dalam menentukan siapa yang akan terpilih menjadi pemimpin bangsa selama lima tahun kedepan. Menang dan kalah lanjutnya merupakan hal biasa dalam setiap kompetisi.
“Apapun hasil yang diumumkan oleh KPU Pusat itulah hak yang harus kita terima tanpa melakukan suatu tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan dalam berbangsa dan bertanah air,” ujarnya.
Sementara itu, hal senada juga dikatakan oleh salah seorang tokoh agama Kristiani yaitu Pendeta Gebsultra Kabupaten Buton, Imanuel dengan tegas mengatakan pihaknya sangat menolak keras adanya wacan aksi people power yang akan dilakukan sebagian kalangan masyarakat untuk menolak hasil pemilu.
“Apa jadinya Indonesia jika kita dipecahkan? Pelaksanaan pemilu sudah berakhir tinggal kita menunggu hasil keputusan dari KPU dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita, saya secara sadar mengucapkan bahwa saya menolak dengan direncanakannya people power,” katanya dengan nada tegas.
Menurut Imanuel, dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat maupun daerah itu merupakan hal yang wajar selama sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurutnya people power jika diadakan, selain menimbulkan perpecahan dan melawan hukum, ia menganggap pihaknya juga ikut menjadi sasaran dalam people power yaitu menimbulkan perpecahan diantara umat beragama khususnya warga negara Indonesia.
“Mari bersama kita merangkul,menebalkan tali persaudaraan kita dalam membagun NKRI, tolak people power untuk keamanan dan kenyamanan kita bersama dalam berbangsa dan bernegara, apapun keputusan KPU diterimalah sebagai sebuah kenyataan politik, bukan dengan kekerasan, bukan dengan perpecahan yang dapat merusak hubungan silaturahmi antar umat beragama,” pungkasnya.
Laporan: La Ode Ali
Editor: Habiruddin Daeng
