SUARA

Naik Pitam Karena Pesan Singkat Sekda, DPRD Minta Pemkot Kendari Minta Maaf

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Rapat antara Badan Anggaran (Banggar) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diwarnai dengan aksi walk out dilakukan Fraksi Partai Golkar dan Nasdem.

Aksi walk out ini dilakukan anggota DPRD dari Fraksi Golkar yaitu La Ode Muhamad Inarto, LM Rajab Jinik, La Ode Ashar, Sahabuddin dan Wakil Ketua Fraksi NasDem, Fadli Bafadhal.

Para anggota dewan ini mengaku kecewa dengan beredarnya pesan singkat yang disinyalir dari Sekda Kota Kendari, Nahwa Umar ditujukan kepada seluruh OPD dilingkup Kota Kendari yang mengikuti rapat saat itu tapi isi pesan ini dianggap merendahkan para legislator.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kendari, Subhan itu akhirnya discorsing. Dan kedua fraksi tersebut memilih walk out dari ruangan rapat bersama OPD Kendari. Pembahasan di banggar itu merupakan hasil dari pembahasan di komisi yang nantinya akan menjadi dasar pembetukan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

WhatsApp yang beredar itu berbunyi: Assalamualaikum Kpd Yth. Para Kpl OPD, dengan ini kami sampaikan agar kiranya dalam pembahasan anggaran di Banggar baik Perubahan APBD 2020 maupun APBD 2021 tidak lagi mengajukan kebutuhan anggaran masing-masing OPD di Forum pembahasan dengan DPRD. sekiranya masih terdapat hal-hal yg ingin di komunikasikan silahkan ke ktr induk Walikota diruang Sekda. Demikian kami sampaikan. Ttd Sekda.

La Ode Muhamad Rajab Jinik yang mendapat pesan singkat tersebut akhirnya naik pitam, karena pesan dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kendari dinilai merendahkan DPRD. Alasannya walk out dari rapat banggar karena persoalan pesan yang beredar.

“Beredarnya WhatsAppnya Ibu Sekda itu sangat menyahat hati kami sebagai DPRD, karena Dewan bekerja atas aturan dan Undang-undang. Apagunanya konsultasi yang kita bangun kemarin, kita bekerja berdasarkan undang-undang,” tegasnya, Rabu, (26/08/2020).

Rajab Jinik mengusulkan, jika OPD sudah tidak bisa mengusulkan anggaran di DPRD, maka tidak perlu lagi konsultasi ke DPRD. Sehingga nantinya LHKP dan LKPJ dilaporkan saja sama OPD sendiri.

“Bikin aja sendiri nggak usah bawa di DPRD kalau DPRD tidak dihargai lagi sebagai lembaga yang mempunyai marwah yang sama sama bekerja berdasarkan undang-undang,” tegasnya.

Untuk itu, Politisi Golkar ini mendesak Pemkot Kendari untuk meminta maaf secara terbuka baik di media sosial, di media maupun rapat dengan DPRD. Ia katakan, DPRD bukan bawahannya Pemkot Kendari begitupun sebaliknya. Yang harus dipahami adalah DPRD dan Pemkot Kendari merupakan mitra sejajar dan bekerja bersama.

“Kai minta Pemkot meminta maaf secara terbuka, jika tidak, maka ini akan menjadi masalah serius, karena di DPRD akan muncul faksi-faksi,” tegasnya.

yamaha

Menurutnya, munculnya pesan ini membuktikan bahwa pengelolah di Kendari ini hanya dua orang yaitu walikota dan Sekda dan OPD hanya sebagai simbol.

“Timbul pernyataan apakah Sekda ini tahu UU atau tidak sama sekali. Karena lagi lagi kita bekerja sesuai UU. Buat apa saya habiskan waktuku untuk pergi rapat dengan OPD di Komisi kalau bahasanya Sekda seperti itu,” urainya.

“Jadi saling menghargai, supaya bagus ke depannya. Kita ini sama-sama memikirkan masyarakat. DPRD mempunyai konstituen Pemkot juga mempunyai Konstituen. Kita 35 orang DPRD, Wali Kota sendirinya hasil pilihan masyarakat. Sekda dan OPD itu jabatan karir,” sambungnya.

Sementara itu hal yang sama juga diutarakan La Ode Ashar menambahkan adanya pesan dari Sekda Kendari tersebut menginjak injak harga diri DPRD. Meskipun pesan tersebut ditujukukan kepada OPD yang merupakan ranah Pemkot tetapi subtansi dari pesan tersebut menjadikan fungsi dari DPRD yaitu penganggaran hilang.

“Substansi dari whatsapp tersebut menghilangkan fungai pembahasan anggaran DPRD menjadi tidak bermakna, karena OPD datang dengan ploting dana dan anggaran yang sudah ada. Tidak ada lagi ruang gerak, tidak adalagi inovasi yang bisa dibangun dan tidak ada lagi usul program yang ingin disampaikan kepala OPD kepada DPRD karena mereka sudah ditekan dan dikancing oleh Ketua TAPD untuk tidak lagi mengajukan tambahan anggaran. Ini aneh menurut kami,” katanya.

La Ode Ashar melanjutkan tidak ada gunanya pembahasan anggaran bersama OPD karena sudah tidak ada lagi yang bisa diusulkan yang notabenenya kebutuhan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Jika tidak ada permohonan maaf kepada lembaga ini, kami tidak menjamin agenda besok akan berjalan dengan baik. Meskipun itu ranah kalian tapi jangan ngomong begitu,” kesal La Ode Ashar.

Dilain pihak, Sekda Kota Kendari, Nahwa Umar saat dikonfirmasi mengatakan, tidak ada yang salah dengan pernyataannya.

“Saya kirim WhatsApp itu ke kepala OPD, saya selaku Sekda yang juga Ketua TAPD dan juga selaku Pimpinan tertinggi ASN yang tentunya selaku atasan langsung ke kepala OPD dimana letak kesalahannya,” ungkapnya.

Dirinya mengaku tidak pernah mencampuri urusan DPRD. Ia hanya mengurus OPD nya.

“Pertanyaannya WhatsApp itu saya tujukan ke DPRD kah atau untuk kepala OPD? Kenapa harus minta maaf. Makanya saya tanya dimana salahnya WhatsAppku,” tutupnya. (A)

Laporan: La Niati
Editor: Habiruddin Daeng

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.