Iklan Clarion

Nasib Tenaga Kesehatan Pensus Sultra Diberhentikan Sepihak Oleh Kementerian

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah perwakilan organisasi profesi tenaga kesehatan Sultra, Kamis (4/1/2018).

RDP di ruang rapat DPRD Sultra itu, membahas polemik tenaga kesehatan penugasan khusus (Pensus) yang dinilai tidak diperlakukan adil dalam pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Tidak hanya itu, pada Desember 2014 sebanyak 179 tenaga kesehatan Pensus yang tersebar di empat kabupaten di Sultra, dihentikan sepihak oleh Kementerian Kesehatan tanpa mendapat jaminan yang jelas terhadap pemberhentian tersebut. 

Ketua Forum Perawat Pensus Sultra, La Ode Zalino mengatakan hingga kini nasib tenaga Pensus yang tersebar di empat kabupaten di Sultra belum mendapatkan status jelas. Mirisnya, untuk gaji saat ini mereka hanya mendapatkan Rp 200 per bulan sejak diberhentikan dari kementerian.

“Kami diangkat dan mendapat SK Kementerian Kesehatan menjadi tenaga kesehatan Pensus pada 2011 lalu. Namun, tiba-tiba pada Desember 2014 para Pensus ini dihentikan sepihak tanpa mendapat status yang jelas. Tetapi, profesi lain seperti Bidan yang status PTT justru diangkat menjadi PNS dan itu tentu tidak adil,” ujar Zalino kepada SultraKini.Com, Kamis (4/1/2018).

Dalam RDP tersebut, Zalino meminta kepada Komisi IV DPRD Sultra untuk mengawal nasib status tenaga kesehatan Pensus yang saat ini semakin terpuruk dalam kesejahteraan.

“Kami ingin diperlakukan adil seperti profesi lain seperti halnya Bidan dalam pengangkatan CPNS secara otomatis. Yang mendasari hal ini adalah, bahwa kami dari perawat yang diangkat dalam program Pensus melalui SK kementerian tentu sama dengan bidan PTT. Tapi kenapa dalam pengangkatan CPNS, hanya bidan saja yang mendapat jatah tersebut. Harus diketahui bahwa, dalam pelayanan kesehatan itu tidak sendiri ada tim yang teridiri dari berbagai tenaga kesehatan,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sultra, Muhamad Poli mengaku bahwa telah terjadi tindakan diskriminatif dalam pengkatan CPNS. Padahal status tenaga kesehatan sama-sama memiliki peran penting dalan memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

“Minggu ini kita akan bertemu langsung dengan Pelaksana Tugas Gubernur, Sultra Saleh Lasata untuk meminta dukungan secara moril terhadap tuntutan mereka. Sebenarnya pemerintah tidak boleh menutup mata dalam persoalan ini. Karena mereka bagian khusus yang diangkat dari Kementerian tentunya harus mendapat perlakukan khusus juga. Intinya secepatnya kita akan bergerak, karena sudah ada deadline waktu yang diberikan oleh pusat,” pungkasnya.

Laporan: Wayan Sukanta

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.