Nyaris Bentrok, Massa Protes Kebijakan Setahun Pemerintahan Gubernur

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Massa yang tergabung dalam solidaritas Gerakan Masyarakat Sultra Bersatu (GeIMETAR) nyaris bentrok dengan sekelompok massa lain yang sama-sama mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari, terkait satu tahun kinerja pemerintahan Gubernur Ali Mazi dan Wakil Gubernur Lukman Abunawas di Kantor Gubernur Sultra, Kamis (12 September 2019).

Massa dari dua kubu terlihat saling kejar dan lempar. Polisi segera melerai dan menenangkan massa sehingga bentrokan tidak meluas.
Sebelum ke kantor Gubernur Sultra massa aksi terlebih dahulu melakukan demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Sultra, namun Ketua DPRD tidak berada di tempat.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah Sultra, AKBP Harry Goldenhardt menjelaskan untuk mengamankan jalannya aksi itu diterjunkan 1.300 personil gabungan kepolisian dan TNI serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Harry, personel keamanan itu selain menjaga jalannya aksi massa juga dikerahkan untuk menjaga berbagai objek vital milik pemerintah.
Massa GeIMETAR sendiri diklaim datang dari berbagai kabupaten dan kota untuk menagih janji politik pasangan Gubernur Sultra saat kampanye pilkada 2018.

Pimpinan GeIMETAR, Songo, mengatakan pemerintah daerah ini terlalu sibuk memikirkan mega proyek untuk kepentingan pribadi tanpa mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat Sultra.

Fortune

“Misalnya pembangunan megaproyek Rp 1,7 triliun RS Jantung, jalan ruas Kendari-Toronipa dan masih banyak lagi. Nah kami melihat itu bukan suatu hal yang prioritas. Bagaimana dengan dana sebesar itu dialihkan ke pembangunan jalan di 17 kabupaten/kota, karena itu untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat Sultra,” kata Songo.

Songo juga mengkritisi mengenai reshuffle yang dilakukan oleh Gubernur Ali Mazi pada 28 Agustus 2019. Dia menilai perombakan secara besar-besaran tersebut tidak beralasan. Demikian pula dengan pengangkatan Pj. Sekda yang dinilai ada keganjalan.

“Sudah dianggarkan Rp 500 juta untuk penjaringan calon sekda oleh panitia sembilan yang dibentuk oleh Baperjakat beserta yang lainnya. Anggaran tersebut akan digunakan sampai adanya sekda definitif, artinya ketika belum ada sekda definitif berarti anggaran tersebut fiktif,” tuturnya.

Plt. Sekdaprov Sultra, Mustari, menemui massa aksi yang datang di Kantor Gubernur Sultra namun ditolak oleh pengunjukrasa.

Laporan: Maykhel Rizky
Editor: Habirudin Daeng

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.